Inilah Alasan Megawati Menamai Laksamana Malahayati pada Kapal RS Terapung

"Maksud saya kaum perempuan Indonesia kenapa, kok, lembek gitu, lho. Makanya saya kasih nama ini supaya nanti kalau keliling kalau ditanya apa namanya, Laksamana Malahayati. Siapa dia? Dia adalah perempuan perkasa, maunya saya ngomong begitu, biar di ujung-ujung sana, remote area itu, rupanya perempuan bisa megang kapal," jelas Megawati.
Megawati dalam acara peresmian ini didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Dalam acara itu, hadir Sekjen Hasto Kristiyanto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi.
Tampak juga Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono, pihak Baguna PDIP Ribka Tjiptaning, serta sejumlah anggota DPR RI Deddy Yevri Sitorus, Eriko Sotarduga, dan Charles Honoris.
Di kegiatan tersebut hadir juga Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam) Komjen Mohammad Fadil Imran, serta perwakilan Panglima TNI yaitu Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayjen dr. Guntoro.
Kapal yang akan diresmikan tersebut tampak berkelir merah yang merupakan warga ciri khas PDIP.
Di sisi kiri dan kanan kapal tertulis Rumah Sakit Apung. Lalu ada juga tulisan Laksamana Malahayati. Di acara peresmian ini, terlihat juga spanduk Yayasan Mega Gotong Royong di kapal.
Kapal rumah sakit terapung itu akan melayani kesehatan masyarakat di daerah terpencil dan sulit terjangkau.
Megawati merasa takjub sehingga menamai Laksamana Malahayati pada kapal rumah sakit terapung agar bisa menginspirasi kaum perempuan.
- Indodana PayLater & Kimia Farma Sediakan Solusi Mudah Beli Produk Kesehatan
- Reaksi Hasto setelah Dengar Dakwaan KPK: Ini Daur Ulang demi Kepentingan Politik
- Hasto Kristiyanto: Tanpa Supremasi Hukum, Republik Ini Tak Akan Kokoh
- Rekan-Rekan Sekjen PDIP Hadir di Sidang Perdana, Pakai Kaus Hasto Tahanan Politik
- Sebelum Sidang, Hasto Sebut Kasusnya sebagai Kriminalisasi Politik
- Febri Nilai Dakwaan Terhadap Hasto Menyimpang dari Fakta Hukum