Inilah Benchmark Pembangunan KLHK 2018-2019

Bu Siti juga mengimbau jajaran KLHK agar bersikap aspiratif, dengan memberikan jawaban langsung atas masalah rakyat, mengikuti arahan sidang/rapat terbatas kabinet dan arahan presiden serta materi raker dengan Komisi IV dan VII DPR RI, dan mendukung dan mendorong dinamika dan mobilitas masyarakat/Pokmas/LSM dan swasta serta membuat sistematis ruang interaksi dengan masyarakat.

“Menjelang akhir Februari, saya minta tolong kepada jajaran eselon I dan II untuk mempersiapkan dan melangkah di 2018 dengan situasai yang ada, dan mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan adjustment baik 2018 ataupun 2019,” tutur Siti.

Selain itu, kepada seluruh peserta Raker, Siti Nurbaya berpesan agar senantiasa membersihkan sampah dan plastik di kantor dan di wilayah kerjanya. Agar menyampaikan informasi dan memberikan dukungan bila ada informasi pencemaran di wilayah kerja, dan dalam prosesnya perlu koordinasi dengan aparat pemerintah daerah, karena akan diterapkannya UU No. 32 tahun 2009 secara utuh.

Siti Nurbaya juga berpesan kepada seluruh UPT apabila ada kasus Merkuri di wilayah kerjanya, agar terus dipantau, dan agar mendukung pengembangan destinasi wisata dan pembangunan wilayah seperti TN. Komodo, TN Bromo Tengger Semeru, Kawah Ijen, TN. Bali Barat dan lain-lain.

"Beri dukungan terhadap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK untuk pembinaan dan pengawasan, selanjutnya jika sudah tidak dapat dilakukan pembinaan untuk diteruskan ke Ditjen Gakkum,” pesan Siti.

Selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai keynote speaker, hadir sebagai pembicara Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto, mewakili Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu, Made Aryawijaya, seluruh Eselon 1 lingkup KLHK dan Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut (BRG).

Peserta Rakernas ini mencapai 500 orang meliputi seluruh pejabat Eselon I, II dan III lingkup KLHK, Bagian Rencana, Program dan Evaluasi di tiap Direktorat Jenderal/ Badan/ Sekretariat Jenderal/ Inspektorat Jenderal Lingkup KLHK, Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (adv/jpnn)