Inilah Bukti ASN PPPK Lebih Lemah Dibanding Buruh, Tertekan

Inilah Bukti ASN PPPK Lebih Lemah Dibanding Buruh, Tertekan
Presiden Terpilih Harus Menuntaskan Pengangkatan Honorer jadi PPPK Tahun Ini. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

Namun, ada kriteria yang harus dipenuhi untuk perpanjangan kontrak kerja.

Bupati menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas kerja utama Pemkab Banyuwangi.

Angka kemiskinan Banyuwangi sendiri terus turun signifikan dari 8,07 persen pada 2021, menjadi 7,34 pada 2023, dan itu menjadi angka kemiskinan terendah dalam sejarah Banyuwangi.

"Teman-teman PPPK kami libatkan dalam berbagai upaya penanganan kemiskinan, dan itu akan menjadi penilaian perpanjangan kontrak," kata Ipuk.

Salah satu caranya dengan mengidentifikasi dan mendampingi warga miskin yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal tenaga PPPK.

"Mereka juga wajib melihat lingkungan sekitarnya, berbekal dengan data yang kami punya untuk menentukan program apa yang tepat bagi warga tersebut," ujarnya.

Banyuwangi telah menetapkan tujuh prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa, yakni penuntasan anak miskin tidak/putus sekolah, penanganan ibu hamil dan balita kurang gizi, penanganan warga miskin yang tidak bisa mengakses pengobatan, penanganan lansia sebatang kara dan penanganan rumah warga miskin tidak layak huni.

"Jika ditemukan sesuai kriteria di atas, segera laporkan dan koordinasi untuk penanganannya. Ini akan menjadi poin bagi kinerja PPPK," tutur Ipuk.

Hak dan kewajiban PPPK setara dengan PNS, sebagaimana ketentuan di UU Nomor 20 Tahun 2023, tetapi lebih lemah dari buruh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News