Inilah Capaian Komite III DPD RI Sepanjang Tahun 2017

Menurutnya, hasil identifikasi dari Komite III DPD RI dari pengawasan TKI di luar negeri sepanjang 2017, ada beberapa permasalahan yang mendesak dibenahi misalnya. Di antaranya masih lemahnya kompetensi TKI yang bekerja diluar negeri, lemahnya proses rekrutmen baik dari validitas dokumen dan tingginya biaya rekrutmen, dan masih lemahnya sanksi administrasi dan pidana bagi pelaku usaha di bidang penempatan TKI.
Selain itu, masih ditemukan masalah TKI nonprosedural dan praktik tindak pidana perdagangan orang. Minimnya pengetahuan TKI tentang situasi negara penempatan juga menjadi persoalan mendasar. Komite III DPD juga menyimpulkan masih perlu peningkatan pembinaan purna penempatan TKI.

“Melihat kondisi ini, kami telah melakukan inisiasi penguatan terhadap berbagai kelemahan dan ketidakefektifan materi muatan UU PPTKILN dan memformulasikan berbagai solusi yang beberapa diantaranya diakomodasikan dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru saja disahkan,” pungkas Fahira.

Sebagai informasi, Komite III DPD RI sebagai lembaga perwakilan rakyat mengawasi kinerja pemerintah di 12 bidang, mulai dari pendidikan; agama; kebudayaan; kesehatan; pariwisata; pemuda dan olahraga; kesejahteraan sosial; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; tenaga kerja dan transmigrasi; ekonomi kreatif; pengendalian kependudukan/keluarga berencana; hingga perpustakaan.(fri/jpnn)