Inilah Capaian Reformasi Birokrasi 2016

"Untuk K/L mencapai 80,52%, dan Provinsi 47,06%. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota harus diberikan perhatian khusus karena baru mencapai 8,93%," ujar Menteri yang berlatar belakang entrepreuneur ini.

Dalam bidang SDM aparatur, Kementerian PANRB terus melakukan perbaikan yang menyeluruh.

ulai dari talent management, sertifikasi kompetensi kepemimpinan, seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), maupun penataan Jabatan Fungsional Umum (JFU).

"Saat ini BKN sudah melakukan assesment untuk 1000 calon JPT. Demikian juga terkait seleksi terbuka JPT, dari 81 K/L sudah ada 63 K/L yang melaksanakan atau sekitar 77,78%. Untuk instansi daerah, dari 542 Pemda ada 129 Pemda yang sudah melaksanakan atau 23,80%," lanjut Asman.

Disampaikan juga langkah nyatanya dalam penataan kelembagaan.

Setelah sebelumnya melakukan evaluasi terhadap 25 Lembaga Non Struktural (LNS), di 2016 telah dilakukan pembubaran terhadap 10 LNS dan penggabungan 2 LNS.

"Penataan kelembagaan penting dilakukan untuk memastikan organisasi pemerintahan tepat fungsi dan tepat ukuran, serta terkonsolidasi dengan baik sehingga birokrasi pemerintahan ke depan lebih efektif dan efisien," ucapnya.

Demikian juga dalam tata laksana, Kementerian PANRB memberikan perhatian serius terhadap penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), maupun Government to Citizen (G2C).