Inilah Cara KASN agar Kepala Daerah tak Bandel Lagi
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berupaya menekan politisasi pegawai negeri sipil (PNS) di pusat maupun daerah.
Caranya Antara lain dengan tidak memproses usulan kenaikan pangkat pegawai.
Ketua KASN Sofian Effendi menuturkan sanksi penghentian usulan kenaikan pangkat itu diharapkan menimbulkan efek jera.
’’Tujuan kami supaya kepala daerahnya tidak bandel lagi,’’ katanya di Jakarta kemarin.
Sofian mengaku masih sering menerima pengaduan politisasi PNS di penjuru Indonesia.
Di antara prakteknya adalah ada PNS yang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Tujuannya adalah supaya bisa menduduki jabatan tertentu.
Nah kursi jabatan ini merupakan ’’hadiah’’ politik dari kepala daerah. Misalnya karena PNS itu menjadi juru kampanye, ikut mengerahkan suara PNS lain, atau sejenisnya.
Guru besar ilmu administrasi negara UGM itu menjelaskan penundaan usulan kenaikan pangkat itu bukan cara satu-satunya menekan praktek politisasi PNS.
JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berupaya menekan politisasi pegawai negeri sipil (PNS) di pusat maupun daerah. Caranya Antara lain
- Natal 2024 GBI HMJ: Hidup dalam Kasih Kristus
- Gunung Semeru Kembali Erupsi, Masyarakat Diminta Waspada Lontaran Batu Pijar
- Keberadaan Satgas Nataru Diyakini Turut Menekan Angka Kecelakaan
- Wamenhub Suntana Pantau Kelancaran Lalu Lintas di Pos Gadog Puncak
- TNI AD Mengerahkan 58 Ribu Prajurit Bantu Polri Mengamankan Nataru
- Libur Natal, TMII Dipadati Lebih dari 12 Ribu Pengunjung