Inilah Dosa Johnny Plate, Terima Rp17 M, Menginap di Spanyol hingga Main Golf
jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate diduga menerima Rp 17,8 miliar. Hal itu mengakibatkan negara merugikan sebesar Rp 8 triliun atas kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G.
Jaksa pada Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut pemberian itu dilakukan bertahap. Sebanyak Rp10 miliar diberikan pada Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022.
"Dengan cara menerima uang sebesar Rp 500 juta per bulan sebanyak 20 kali," kata JPU Sutikno di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/6).
Uang itu diterima melalui Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dan terdakwa Windi Purnama dengan cara memerintahkan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.
Lalu, Johnny diduga menerima fasilitas bermain golf sebanyak enam kali di Suvarnama Halim Perdana Kusuma, Senayan Golf, Pondok Indah Golf, BSD, PIK II, dan Bali Pecatu. Totalnya mencapai Rp 420 juta.
Anang juga diketahui mengirimkan uang beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan Johnny. Pertama, sebesar Rp200 juta untuk korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur pada April 2021.
Lalu, sebesar Rp250 juta diberikan kepada Gereja GMIT di Nusa Tenggara Timur pada Juni 2021. Kemudian, sebanyak Rp500 juta untuk Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus pada Maret 2022.
Pada Maret 2022, sebesar Rp1 miliar kepada Keuskupan Dioses Kupang.
Penyuap diketahui mengirimkan uang beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan Johnny G. Plate.
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Kejagung Usut Keterlibatan Perusahaan Swasta di Kasus Korupsi Impor Gula yang Menyeret Tom Lembong
- Kejagung Telusuri Aliran Dana Korupsi Impor Gula oleh Tom Lembong
- Tom Lembong Diduga Korupsi dari 2015-2023, Padahal Hanya Menjabat Mendag Sampai 2016
- MA Tolak Kasasi dari Jaksa, Aktivis Lingkungan Ini Bebas, Merdeka
- Anies Sebut Tom Lembong Sahabat dan Ingatkan Negara Bukan Berdasarkan Kekuasaan