Inilah Isi UU Pernikahan Sesama Jenis yang Diusulkan Partai Buruh Australia

Undang-undang Kesetaraan Pernikahan yang diusulkan oleh Pemimpin Oposisi Bill Shorten akan mengganti kata 'pria dan wanita ini' dalam janji pernikahan dengan kata 'kedua orang ini' dan akan mengakui pernikahan sesama jenis yang dilakukan warga Australia di luar negeri.

Undang-undang Kesetaraan Pernikahan yang direncanakan akan diperkenalkan ke senat pada Senin ((1/6) mendatang ini dirilis oleh Partai Oposisi Jumat (29/5) Sore.

UU ini mencakup sejumlah perubahan istilah dalam pernikahan, diantaranya kata 'isteri' dan 'suami'  akan digantikan dengan kata "pasangan/partner".

Undang-undang ini juga berusaha memberikan pengakuan bagi pernikahan sesama jenis yang dilakukan di luar negeri.

Selain itu UU ini juga mengatakan pendeta atau pimpinan Agama dan tamu pernikahan tidak dipaksa untuk menghadiri pesta pernikahan jika pasangan yang menikah adalah pasangan sesama jenis.

Jika UU ini berhasil disetujui senat, maka UU ini akan efektif menggantikan perubahan UU Perkawinan disahkan oleh pemerintahan Howard pada tahun 2004, yang dimasukkan definisi perkawinan sebagai "penyatuan seorang pria dan seorang wanita, dengan mengecualikan semua orang lain, secara sukarela disatukan selama seumur hidup".

Perdebatan mengenai UU Kesetaraan Pernikahan ini mencuat setelah referendum di Irlandia akhir pekan lalu yang hasilnya dimenangkan dengan kelompok warga yang mendukung kesetaraan pernikahan. Anggota parlemen koalisi mengecam keputusan Partai Buruh yang memperkenalkan UU ini sebagai  "hal yang sinis" dan menggambarkannya sebagai upaya politis dalam mencari kesempatan terhadap isu yang masih dipertentangkan ini. 

Untuk bisa lolos di kamar bawah, UU yang diperkenalkan oleh Shorten ini perlu dukungan dari sejumlah anggota dari Partai Koalisi, namun hingga kini sidang di Partai Liberal belum membahas apakah akan memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk memberikan pilihan sesuai hati nuraninya mengenai isu pernikahan sesama jenis ini.

Isi dari UU yang diajukan oleh Partai Buruh ini identik dengan UU yang pernah disampaikan oleh Senator dari Partai Hijau, Sarah Hanson-Young di Senat pada tahun 2013 lalu.