Inilah Kriteria Honorer Dapat Banyak Afirmasi di Seleksi PPPK 2024, Bebas Pilih OPD

Pak Win, sapaan Putut Winarno, mencontohkan honorer di Dinas PUPR yang jabatan penjaga pintu air.

Untuk memastikan agar honorernya bisa mendaftar, maka suket pengalaman kerja ditambahkan menjalankan tugas administrasi.

"Jadi, pemda enggak bisa kaku. Kan tidak mungkin setiap hari honorernya menjaga pintu air. Pasti ada kegiatan administrasi yang mereka lakukan," terangnya.

Di Kabupaten Kudus, lanjutnya, tidak ada honorer yang gagal jadi peserta tes  PPPK 2024. Semuanya diloloskan administrasinya, kecuali ada 12 honorer yang gagal karena tidak punya ijazah.

Kasus ini, kata Pak Win, sulit dibantu pemkab karena ijazah itu syarat wajib. Oleh karena itu, Pemkab Kudus memberikan solusi dengan mengangkat 12 honorer tidak punya ijazah ini menjadi tenaga outsourcing.

"Pemkab Kudus komitmen menyelesaikan honorer sesuai amanat UU ASN 2023. Segala upaya dilakukan agar honorer ini memiliki status ASN PPPK penuh waktu maupun paruh waktu," tegasnya.

Dia menyarankan kepada para pejabat pemda untuk berteman dengan honorer agar bisa tahu siapa mereka. Ini penting agar saat mengambil kebijakan bisa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Winarno mengungkapkan sebenarnya banyak honorer yang berharap ada mekanisme PPPK paruh waktu.