Inilah Kriteria Menteri Kependudukan yang Diinginkan Kepala Daerah

jpnn.com - JAKARTA - Rencana Joko Widodo–Jusuf kalla untuk membentuk Kementerian Kependudukan (Kemenduk) mendapat respon positif dari kepala daerah (Kada). Sejumlah bupati tidak hanya setuju pembentukan kementerian tersebut, melainkan juga berharap kementerian ini menjadi solusi bagi persoalan bangsa yang selama ini terabaikan, dan menjadi ikon pemerintahan Jokowi-JK.

Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengatakan, selama ini telah terjadi kesimpangsiuran, bahkan kesalahan strategi dan perencanaan akibat penanganan dan pengelolaan masalah kependudukan yang terabaikan. Tanpa penanganan masalah kpendudukan yang baik, strategi, proyeksi dan perencanaan kependudukan di bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, pemilu dan lain-lain akan tidak tepat sasaran.

Menurut Ayub, Kemenduk kelak harus menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kesalahan perencanaan dan strategi pembangunan selama ini akibat data dan pemetaan kependudukan yang keliru dan tidak diurus dengan baik.

"Kalau data dan pemetaan kependudukan tidak tepat, strategi , perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan juga akan meleset dan tidak tepat sasaran. Jika itu yang terjadi, akan menghambur-hamburkan uang negara," kata Ayub, saat dihubungi wartawan, Minggu (28/9).

Daerah lanjutnya, sangat meyambut baik rencana pembentukan kemenduk karena ini akan menjadi momentum bagi perbaikan di daerah dalam hal strategi dan proyeksi perencanaan kependudukan yang baik. "Jadi, nanti daerah tidak bisa urus masalah kependudukan sesuai dia punya mau. Untuk cari nama sukses dibesar-besarkan, tapi untuk mendapat bantuan, yang jelek-jelek dibengkakkan," ujar dia.

Terpisah, Bupati Bangka Tengah, Erzaldi mengaku gembira dan menyambut baik kementerian ini, karena selama ini masalah kependudukan terabaikan dan dipandang sebelah mata, padahal masalah penduduk adalah mendasar, besar dan penting.

"Bonus demografi yang semestinya peluang, jika salah urus dan tidak ditangani baik, maka masa keemasan itu akan hilang dan bangsa ini akan semakin sulit keluar dari persoalan ketertinggalan," ujar Erzaldi.

Mengingat penting dan seriusnya masalah kependudukan, Bupati Kupang dan Bupati Bangka Tengah, berharap, presiden dan wakil tepilih terpilih Jokowi-JK tidak menyerahkan kementerian ini pada sembarang orang. Kementerian ini juga sebaiknya dijauhkan dari tarik-menarik kepentingan politik dan bukan kementerian percobaan.