Inilah Paket Ekonomi Tahap V dari Jokowi-JK

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang dianggap akan membawa perubahan situasi perekonomian saat ini.
Pada paket kebijakan ekonomi tahap V ini, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menekankan pada revaluasi aset dan dana investasi real estate.
Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, pada revaluasi aset pemerintah akan beri insentif keringanan pada pada perusahaan.
"Untuk revaluasi aset, sebetulnya banyak sekali perusahaan kita yang memang perlu itu. Nah oleh karena itu kebijakan ini kemudian memberikan insentif keringanan pajak," ujar Darmin dalam jumpa pers di kantor presiden, Jakarta, Kamis (21/10).
Dengan kebijakan itu, kata dia, perusahaan bisa melakukan revaluasi aset baik secara keseluruhan, maupun sebagian. Bahkan, ujarnya, hal itu bisa dilakukan perusahaan yang pembukuannya dalam bentuk USD.
Tadinya, hal itu tidak bisa dilakukan perusahaan dengan pembukuan USD karena dilarang dalam aturan perpajakan dalam negeri. Jika pun dilakukan, harus mendapat izin dari Ditjen Pajak terlebih dulu.
"Apa alasannya sekarang boleh, karena sebetulnya penurunan nilai asetnya sudah banyak yang terpengaruh oleh deflasi, bukan hanya oleh kurs, tapi ada juga yang oleh kurs, dan seterusnya," papar Darmin.
Menurutnya, jika perusahaan-perusahaan tersebut melakukan revaluasi, maka akan meningkatkan kapasitas dan performa finansial mereka. Dengan begitu, pada tahun-tahun berikutnya perusahaan-perusahaan itu akan mendapat profit besar.
JAKARTA - Pemerintah kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang dianggap akan membawa perubahan situasi perekonomian saat ini. Pada paket kebijakan
- Luhut Pandjaitan: Banggalah Kau jadi Orang Indonesia
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- 5 Berita Terpopuler: Data Resmi BKN Terungkap, Honorer Satpol PP Teriak, Tolong Jangan Tolak PPPK Paru Waktu!
- Hasil Audit Dokumen Peserta PPPK 2024 Sudah Diserahkan, Ada Honorer Cemas
- RS Siloam ASRI Hadirkan Urinary Stone Center, Solusi Mengatasi Batu Saluran Kemih