Inilah Pandangan Senator Soal Desain Besar Penataan Daerah

jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah akan fokus pada penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Desain Besar Penataan Daerah dan RPP Penataan Daerah sehingga diharapkan pada bulan Maret 2016, kedua RPP ini bisa direalisasikan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementeriaan Dalam Negeri, Sumarsono pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan DPR dan DPD RI dengan Ditjen Otda di ruang Rapat Komisi II DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, akhir pekan lalu (26/02)

Sumarsono mengemukakan pemerintah saat ini fokus pada upaya penyelesaian kedua RPP mengingat tingginya kebutuhan pembentukan DOB.

“Seluruh masukan dari DPD dan DPR telah diakomodir dalam RPP ini, sehingga diharapkan akan menghasilkan desain yang komprehensif terkait dengan penataan DOB,” katanya.

Terkait perkembangan usulan pembentukan daerah, Sumarsono mengatakan  terdapat 132 usulan DOB yang tercatat di Kementrian Dalam Negeri yang dialokasikan pada tahun 2015 yang terdiri atas 22 usulan pembentukan Provinsi, 96 usulan Kabupaten, dan 14 usulan Kota.

“Selain itu juga ada 12 pemekaran provinsi dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional yakni Aceh, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat,” ujar Sumarsono.

Sementara itu, pembentukan DOB akan berlangsung hingga tahun 2025, dimana diperkirakan maksimal jumlah DOB baik provinsi, kabupaten dan kota adalah sebanyak 804 DOB.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota DPD dan DPR RI mempertanyakan daerah pemilihan mereka yang tidak masuk dalam daftar DOB pemerintah.