Inilah Penyebab Puluhan Ribu Tenaga Kerja Eks Shipyard Menganggur

jpnn.com - BATAM - Perlambatan ekonomi global berdampak pada industri pembuatan kapal (shipyard) di Batam. Dari 40 ribu tenaga kerja (naker) di shipyard Tanjunguncang, saat ini yang efektif kerja 3.500 orang. Sehingga, perlu ada terobosan pelatihan tenaga kerja (naker) meningkatkan kompetensi pekerja shipyard tidak hanya bersaing dalam negeri tapi juga ke luar negeri.

"Puluhan ribu naker shipyard butuh pelatihan kerja. Ayolah Kadin Batam, kelola Balai Latihan Kerja (BLK) yang di Batam. Ajukan program dan suratnya, kami akan bantu menghadap Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam, Wali Kota Batam, dan Kemenakertrans," ujar Deputi V Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Fitrah Kamaruddin dalam coffee morning dengan pengurus Kadin Batam di Graha Kadin Batam, Jumat (22/5).

Fitrah dalam pertemuan itu didampingi Direktur Lalulintas Barang BP Batam, Tri Novianto Putra. Dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI juga hadir yaitu Koordiantor Peneliti Puslitbang Ketenagakerjaan Kemenakertrans Prof Zantermans Rajagukguk. Diskusi tersebut dipandu Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk didampini anggota James Maryanus Simaremare, M Effendi Ibrahim, Abdul Razak, Yusmen Liu, Rusmini Simorangkir, dan Djohar Arief.

BLK Batam, kata Fitrah yang juga mantan pejabat Kemenaker yang diperbantukan ke Otorita Batam (sekarang namanya BP Batam), awal pendirian izinnya dari Kemenaker RI. Sedangkan yang bangun BLK diambil dari iuran dana pengembangan keahlian tenaga kerja asing di Batam yang besarnya 100 dolar AS per bulan. Sedangkan peralatan dari Kemenaker. 

Oleh BP Batam, menyerahkan BLK tersebut kepada Pemko Batam untuk dikelola sebuah yayasan. Belakangan, Abdul Wahab Bangkona selaku Dirjen Pembinaan dan Pelatihan dan Produktivitas kemenaker menyatakan pusat mengambil alih BLK tersebut. 

Sayangnya, BLK tersebut tidak berfungsi maksimal seperti 13 BLK lainnya di seluruh Indonesia yang dibiayai Kemenaker. "Pak, bu, kalau BLK diambil alih oleh Kemenaker maka pengambilalihan tersebut harus dilaporkan lagi ke DPR RI. Itu repot dan lama. Lebih baik Kadin bekerja sama dengan pemerintah yang mengelola BLK itu," ujar Zantermans Rajagukguk.

Problema pelatihan meningkatkan kompetensi naker, aku Zantermans Rajagukguk, banyak pekerja yang kurang tertarik. Bahkan, ada BLK tapi pekerjanya tak mau memanfaatkan BLK tersebut. Di daerah lain, ada pekerja tapi tak ada BLK. "Saya yakin, Kadin sebagai organisasi pekerja bisa mengelola BLK secara profesional," kata Zantermans Rajagukguk.

Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan target Presiden Jokowi harus ada 1 juta tenaga kerja yang dilatih dalam satu tahun, Zantermans Rajagukguk meminta Kadin agar serius berminat mengelola BLK. Ia mengungkapkan, untuk memenuhi 1 juta pekerja dilatih, Kemenaker bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).