Inilah Sebab Industri Masih Enggan Tampung Lulusan SMK
Kemendikbud Dorong Perubahan Kurikulum demi Genjot Penyerapan Tamatan Vokasi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Wikan Sakarinto mengaku menerima banyak pengaduan dari kalangan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA). Keluhannya seputar kemampuan soft skill para lulusan pendidikan vokasi.
"Anak-anak lulusan SMK dinilai belum siap kerja. Sifat anak--anak, masih senang ngobrol, kumpul-kumpul, main handphone, itu tidak bisa diterima industri," kata Dirjen Wikan dalam Webinar Praktik Baik Vokasi dan Industri, Senin (10/8).
Industri lebih bisa menerima lulusan vokasi dari pendidikan tinggi (Politeknik). Itupun harus ditempa sekitar 6 bulan.
"Industri ingin lulusan vokasi yang punya kemampuan hard skill dan soft skill. Kalau lulusannya masih senang main handphone ya susah juga," ujarnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, kurikulum jadi solusinya. Kurikurikulum harus disusun bersama industri agar lulusan vokasi bisa diserap. Siswa dan mahasiswa vokasi wajib punya mental siap bekerja ketika sudah lulus.
Untuk mendukung link and match pendidikan vokasi dengan IDUKA, Kemendikbud meluncurkan tujuh Program Kemitraan Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV).
Program yang diinisiasi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dit. Mitras DUDI) Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud itu dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berbasis pada kemitraan berkelanjutan antara PTV dengan IDUKA.
Ketujuh program yang diluncurkan itu meliputi kemitraan pendidikan tinggi vokasi dengan IDUKA, pengembangan penilaian mutu pendidikan tinggi vokasi berstandar IDUKA, penguatan dan pengembangkan pusat karier di perguruan tinggi vokasi.
Kalangan industri enggan menerima lulusan SMK vokasi yang masih senang bermain-main dan ngobrol.
- Lawatan Prabowo ke Luar Negeri Memperkuat Diplomasi Kawasan, Kemenlu: Ini Hasilnya
- Ini Peran Strategis Bea Cukai dalam Sinergi Instansi untuk Mendorong Ekonomi Daerah
- Bea Cukai Yogyakarta Edukasi Masyarakat Bahaya Rokok Ilegal Lewat Program Beringharjo
- Legislator Nilai Larangan Produksi AMDK di Bawah 1 liter Mematikan Industri
- Waka MPR Eddy Soeparno Angkat Bicara soal Protes AS Terhadap Kebijakan TKDN Indonesia
- Bea Cukai Berikan Fasilitas Kawasan Berikat untuk Produsen Tas Jinjing di Jepara