Inilah Solusi Terbaik Atasi Konflik Kewenangan BP dan Pemko Batam

Inilah Solusi Terbaik Atasi Konflik Kewenangan BP dan Pemko Batam
Presiden ketiga RI BJ Habibie (kanan) dan Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro (kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Restoran Nagosaya Turi Beach Resort, Jumat (28/4). F. Yusuf Hidayat/Batam Pos/jpg

"Kalau Provinsi Khusus Barelang berhasil, kita perluas jadi Barelang-Bin yaitu Barelang Bintan. Tapi, sekarang, fokus ke Provinsi Khusus Barelang saja dulu," katanya.

Ide itu, kata Habibie, sudah lama dia rancang. Dia menjelaskan, provinsi khusus ekonomi itu nantinya akan dipimpin seorang gubernur yang ditunjuk langsung. Sang gubernur diambil dari BP Batam.

"Kenapa dari BP Batam? Karena sumberdaya manusia BP Batam adalah orang-orang profesional, dan profesionalisme itu berkelanjutan hingga saat ini," tegas Habibie.

Habibie menyatakan usul menjadikan Barelang sebagai provinsi khusus ini segera akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo setelah ia kembali ke Jakarta.

"Saya datang ke sini untuk mengetahui semua masalah. Kalau saya sudah tahu, baru bisa saya bicarakan dengan Presiden. Pasti, ini pasti akan saya sampaikan ke Presiden. Batam harus maju.”

“Sekarang semua orang dari daerah di Indonesia ada di Batam. Batam milik kita semua. Bukan milik satu kelompok atau golongan. Karena itu, masalah ini harus selesai," paparnya.

Dia menyerukan semua kalangan di Batam untuk bersatu membawa Batam menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia. Masyarakat jangan mau ditunggangi pihak-pihak atau kelompok dari dalam atau luar negeri yang tidak ingin melihat Batam maju.

"Jangan habiskan waktu untuk adu domba. Semua itu hanya menghilangkan peluang dan kesempatan membangun Batam," tegasnya.

Konflik kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemko Batam memicu perlambatan ekonomi di Batam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News