Inilah Suara Para Ortu Korban Vaksin Palsu
Menurut Auguts, para perwakilan orang tua di RS Harapan Bunda termasuk kooperatif. Hampir tidak ada insiden kericuhan seperti di RS lain yang terindikasi menggunakan vaksin palsu. Namun, sikap itu dibalas manajemen RS dengan tidak bersedia menemui para orang tua.
”Kami malah dihadapkan pada personel keamanan, fasilitas crisis center di RS pun tidak bisa kami gunakan,” ujarnya.
Mendengar hal itu Akom, sapaan akrab Ade Komarudin menjanjikan bahwa DPR akan mendorong pemerintah untuk memerintahkan agar setiap RS pemerintah dan swasta untuk mendirikan crisis center.
Fasilitas ini harus didirikan secara nasional dipimpin langsung menteri terkait, demi menyelesaikan masalah vaksin palsu. ”Kita harus berurusan dengan BPOM dan tata niaga vaksin yakni BUMN, akar masalahnya dimana,” kata Akom.
Akom juga menyerahkan kepada Komisi IX DPR untuk segera membentuk panitia kerja (panja). Jika kurang mencukupi, bisa dibentuk tim pengawasan, dengan melibatkan komisi-komisi lain.
”Segera tindak lanjuti siapa biang kerok dari pengaduan vaksin palsu yang membuat heboh secara nasional. Ini menyangkut generasi penerus anak cucu kita,” ujarnya. (bay/tyo/idr/agm)
JAKARTA - Sejumlah orang tua korban vaksin palsu mendatangi gedung parlemen, kemarin (19/7). Mereka mengadukan respons manajemen sejumlah rumah sakit
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Taat Hukum, Hasto Bakal Hadiri Panggilan KPK pada 13 Januari 2025
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Jangan Diundur Ketiga Kalinya, Honorer Senior Keburu Pensiun
- Usut Kasus Investasi Fiktif, KPK Periksa Dirut PT Pacific Sekuritas Indonesia Edy Soetrisno
- Terima Undangan Pemeriksaan dari KPK Senin Nanti, Sekjen PDIP Menyatakan Kesiapannya
- HUT Ke-52 PDIP di Sekolah Partai: Sederhana, Khidmat, Penuh Semangat Nasionalisme & Patriotisme
- Ada Guru Honorer Tidak Tahu Dibuka Rekrutmen PPPK 2024, Salah Siapa?