Inilah Temuan Balitbang Kemenkumham tentang Napi Terorisme

?Yayah menegaskan, penempatan napi terorisme memang harus hati-hati dan mempertimbangkan tingkat risikonya. Hal itu juga demi mendorong keberhasilan proses deradikalisasi agar para napi terorisme sadar. “Sehingga tidak mengulangi tindak terorisme,” tuturnya.(adv)

Berikut ini adalah hasil diskusi Balitbang Hukum dan HAM Kemenkumham mengenai  kajian isu aktual tentang penempatan napi terorisme di lapas:

1. Pembinaan narapidana teroris menghadapi beberapa hambatan antara lain over kapasitas, keterbatasan sumber daya petugas pemasyarakatan baik secara kuantitas dan keahlian dalam proses deradikalisasi, sarana prasarana dan prilaku narapidana teroris di Lapas. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan lembaga pemasyarakatan kesulitan dalam menempatkan narapidana teroris di lapas yang memiliki karakteristik khusus dan tingkat resiko yang cukup tinggi.
2. Penempatan narapidana teroris ditentukan berdasarkan hasil profiling dan assesment untuk mengetahui tingkat radikalisme, resiko dan kebutuhan pembinaan. Keakuratan hasil profiling dan assement ditentukan 3 aspek. Yang pertama adalah kompetensi petugas profiling dan assesment. Kedua, ketersediaan dan kemudahan petugas dalam memperoleh data seorang napi teroris. Ketiga, kemampuan sarana dan prasarana pendukung lembaga pemasyarakan untuk menindaklanjuti hasil profilling dan assesment. 
3. Agar penempatan narapidana teroris sesuai dengan resiko dan kebutuhan pembinaan, maka perlu peningkatan kompetensi sumber daya petugas pemasyarakatan khususnya untuk melakukan profiling dan assessment.
4. Penempatan yang tepat akan mengoptimalkan program pembinaan dan deradikalisasi. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan perhatian bagi pembuat kebijakan, ketulusan petugas pemasyarakatan dalam melakukan pendekatan kepada narapidana tindak pidana terorisme dan tentunya keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan baik dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Kejaksaan Agung, Kementerian/Lembaga terkait, para akademisi dan praktisi serta para pemerhati terhadap  program pembinaan dan deradikalisasi bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme.
5. ?Untuk pembinaan Napi teroris dibutuhkan lembaga pemasyarakatan khusus yang dilengkapi dengan Sumber Daya Manusia terlatih, program pembinaan khusus teroris, sistem keamanan, desain bangunan dan sarana prasarana pendukung lainnya.