Inilah Temuan PDIP soal Daftar Kecurangan Timses Anies-Sandi
jpnn.com, JAKARTA - Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dan aparat penegak hukum segera menindak Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Alasannya, tim pemenangan dari calon yang diusung koalisi Gerindra dan PKS itu sudah sangat merugikan duet Basuki T Purnama-Djarot S Hidayat (Ahok-Djarot) yang diusung PDIP.
Wakil Kepala BBHA Pusat PDIP Darson Lubis menyatakan, ada banyak temuan tentang tindakan kubu Anies-Sand yang merugikan duet Ahok-Djarot ataupun pemilih. Menurutnya, pelanggaran juga dilakukan oleh pihak penyelenggara pilkada.
“Bahwa sebelum pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, masih banyak pelanggaran dan kecurangan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh pasangan calon/tim pemenangan pasangan calon Nomor urut tiga (Anies-Sandi, red) dan kelompok masyarakat tertentu, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelengara sangat merugikan Pasangan Basuki-Djarot,” ujar Darson dalam siaran pers ke JPNN, Senin (17/4) petang.
Dia memerinci, sampai hari ini saja atau H-2 jelang pencoblosan, masih banyak panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang belum membagikan surat undangan ke warga untuk menggunakan hak pilih (formulir C-6). Hal itu terlihat nyata di basis-basis pendukung duet Ahok-Djarot.
Selain itu, ada kampanye di masjid dengan cara mendiskreditkan pasangan Ahok-Djarot. “Termasuk memasang spanduk-spanduk provokatif dengan mendeskreditkan pasangan Ahok-Djarot. Telah ditemukan lebih dari 1.200 spanduk provokatif di seluruh wilayah DKI Jakarta,” sebutnya.
Yang masih hangat di publik adalah aksi pengusiran terhadap Djarot usai jumatan di sebuah masjid di Tebet, pekan lalu. Selain itu, tim pemenangan Ahok-Djarot pun tak luput dari intimidasi.
Darson menambahkan, BBHA Pusat PDIP juga mempersoalkan kampanye duet Anies-Sandi pada masa tenang dengan menfitnah duet Ahok-Djarot. Bahkan tim Anies-Sandi secara terang-terangan melakukan money politics ke warga melalui penjualan sembako murah.
Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dan aparat penegak hukum segera
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen