Inilah Temuan Penyimpangan Anggaran di Jambi

jpnn.com - JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyimpangan anggaran hingga Rp 2,9 triliun dengan 1.931 kasus dari hasil audit semester I tahun 2013 yang dilakukan untuk wilayah Jambi.

Menurut Kordinator investigasi dan advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, dugaan penyimpangan pada level provinsi Rp 604 miliar dengan 212 kasus. Sementara pada level level 11 kabupaten atau kota, ditemukan penyimpangan sebesar Rp 2,3 triliun dengan 1.719 kasus penyimpangan.

“Untuk level kabupaten/kota, ranking pertama ditempati Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp 1,6 triliun dengan 158 kasus. Kemudian Kabupaten Tebo sebesar Rp 318,4 miliar dengan 165 kasus dan Kabupaten Sarolangun Rp.68,4 miliar dengan 173 kasus,” katanya di Jakarta, Minggu (2/3).

Di tempat keempat kata Uchok, ditempati Kabupaten Kerinci dengan dugaan penyimpangan Rp 67,4 miliar, 209 kasus. Kemudian Kabupaten Bungo sebesar Rp 58,2 miliar dengan 189 kasus.

Dugaan penyimpangan juga diduga terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp 54,6 miliar dengan 128 kasus, Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp 40,2 miliar dengan 153 kasus.

Kabupaten Merangin sebesar Rp 34,6 miliar dengan 146 kasus, Kabupaten Batanghari sebesar Rp 32,4 miliar dengan 152 kasus.

“Dugaan penyimpangan kota Jambi menempati uran sepuluh dengan Rp 28,9 miliar, 165 kasus. Dan Kota Sungai penuh sebesar Rp 9,7 milyar dengan 81 kasus,” katanya.

Menurut Uchok dugaan penyimpangan sudah terjadi mulai tahun 2009 – 2013, sehingga memperlihatkan pengelola keuangan satu provinsi dan 11 pemerintah daerah di Jambi memang jelek dan ambradul. Selain itu, kasus dugaan juga semakin menumpuk dan menjadikan hasil audit BPK hanya dianggap sampah oleh Pemda, dan juga ada pemda hanya memajang pada rak-rak buku saja.