Inilah Temuan Penyimpangan Anggaran di Jambi

“Kalau ada kritikan dari dari publik terhadap keuangan pemda, baru hasil audit BPK dikeluarkan untuk mengcounter kritikan. Padahal, hasil audit banyak penyimpangan,” katanya.

Menurut Uchok beberapa modus dugaan penyimpangan yang terjadi antara lain, seperti di Provinsi Jambi, realisasi dana beasiswa sebesar Rp 24,4 miliar tidak dapat dipastikan ketepatan penggunaannya. Karena, sebanyak 2,416 penerima beasiswa belum menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa.

“Karena itu kami dari sekretariat nasional FITRA meminta aparat hukum segera melakukan investigasi atas banyaknya temuan BPK se-pemerintah Jambi. Tanpa adanya penyelidikan, maka dugaan penyimpangan akan tetap marak untuk setiap tahun, apalagi menjelang pemilu 2014 atau menjelang pemilihan kepala daerah,” katanya.(gir/jpnn)