Inilah Terobosan Baru Korlantas Polri sesuai Imbauan Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri meluncurkan layanan sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) dengan dua loket untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Lampung, Senin (27/6). Sistem itu lebih singkat ketimbang sebelumnya yang menghakan pembayar pajak kendaraan bermotor melewati empat loket.
Menurut Kakorlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto, langkah itu sebagai tindak lanjut imbauan Presiden Joko Widodo agar layanan bagi pembayar pajak kendaraan bermotor dipermudah. Karenanya sistem dua loket itu bisa memangkas kerumitan yang biasa dialami pembayar pajak kendaraan bermotor.
"Peresmian samsat dua loket ini merupakan tindak lanjut dari imbauan presiden untuk memudahkan sistem pembayaran pajak guna mengejar target pajak. Sehingga pelayanan satu atap namun juga tidak banyak loket, menghindari masyarakat mengalami kerumitan dalam pengurusannya," ujar Agung saat dihubungi di sela-sela peresmian samsat dua loket di Lampung, Senin (27/6).
Agung memilih Lampung karena kepolisian daerah setempat sudah siap dari sisi sarana maupun prasarananya. Lokasinya di Samsat Raja Basa, Lampung, Senin (27/6) pagi.
Menurut Agung, pembukaan dua loket samsat itu merupakan upaya mewujudkan layanan terbaik bagi publik. "Ini merupakan terobosan inovasi pelayanan prima Polri dalam melayani masyarakat agar mudah, cepat, dan transparan," ucap Agung.
Selain itu, Korlantas Polri juga menerapkan komputerisasi dan sistem barcode dalam layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. “Dengan demikian data sistem pengarsipan akan tersimpan secara komputerisasi atau digital," ujar Agung.(mg4/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak
- Penjelasan BKN soal Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Honorer K2 Bisa Senang Nih