Inisiasi Andi Nurpati jadi Pangkal Surat Palsu
Rabu, 13 Juli 2011 – 05:15 WIB

Andi Nurpati. Foto: Mustafa Ramli/Jawa Pos
JAKARTA - Sedikit demi sedikit fakta terkait latar belakang munculnya surat palsu MK muncul dari Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu. Kemarin (12/7), di depan para anggota panja, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengungkap, kalau Andi Nurpati yang menginisiasi upaya meminta penjelasan atas putusan MK terkait gugatan Partai Hanura di dapil Sulsel I.
Langkah mengawali dikirimkannya surat meminta penjelasan tersebut dilakukan saat rapat KPU, pada 14 Agustus 2009. Agenda rapat, saat itu, adalah persiapan penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. "Tidak ada agenda khusus pembahasan terkait hal itu dalam rapat, Ibu Andi (Nurpati) yang datang kepada kami sore hari menjelang maghrib," ungkap Abdul Hafiz Anshary, di depan Panja Mafia Pemilu, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).
Mantan anggota pemilu yang kini bergabung dengan Partai Demokrat tersebut lantas mengeluarkan surat rencana meminta penjelasan ke MK. Yaitu, terkait perolehan suara di Sulsel I pasca putusan MK. "Kami dimintai persetujuan dan memaraf surat tersebut," imbuhnya.
Hafiz malanjutkan, pada 15 Agustus 2011, sudah ada surat balasan dari MK yang dikirimkan melalui faks. "Meski demikian, hingga kini, belum diketahui siapa yang mengirim atau menaruh surat tersebut di meja staf saya yang kemudian diserahkan ke saya," jelasnya.
JAKARTA - Sedikit demi sedikit fakta terkait latar belakang munculnya surat palsu MK muncul dari Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu. Kemarin (12/7),
BERITA TERKAIT
- Rahmat Saleh Ingatkan Pemerintah Soal Anggaran Pengamanan PSU
- Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur