Inisiasi Mentan Syahrul di Awal Jabatan

Dalam hal ini, hasil riset pertanian harus menjadi inovasi yang dapat dipraktikkan petani dilapangan. Riset pertanian harus secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan produksi, serta efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usahatani.

Tak hanya sampai disitu, SYL dalam Pengukuhan Proffesor Riset Bidang Pertanian ke 139, 140 dan 141 di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangtan) Selasa (29/10), juga menegaskan dan mendorong agar para peneliti di Kementerian Pertanian dan Perguruan Tinggi untuk menunjukkan seluruh kemampuannya dalam menemukan hasil riset baru, varietas baru dan cara bertani yang baru.

Agar, petani bisa lebih efektif dan efisien, bahkan mampu menopang kebutuhan pangan industri dan ekspor pertanian yang terus bergerak positif. Langkah ini sangat penting dalam meningkatkan produksi, serta kualitas produk pertanian.

Menurut Kuntoro Boga, Menteri Pertanian juga berharap para petani, peneliti dan penyuluh mampu bekerja sama dalam mendiseminasi inovasi-inovasi pertanian terbaru. Dengan begitu, diharapkan tercipta kesadaran yang luas pada pentingnya aplikasi teknologi dan optimalisasi pertanian.

Namun yang lebih penting menurutnya, peneliti sebagai penghasil inovasi juga harus memastikan inovasi-inovasi tersebut mampu dipraktikkan petani di lapangan.

Adapun peranan lain yang juga sebagai titik vital dalam pembangunan pertanian adalah kontribusi pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib terlibat dalam upaya penanganan kerentanan rawan pangan.

Untuk itu, Kementerian Pertanian secara langsung terus melakukan sinergitas dan mengajak pimpinan daerah seperti kepala desa, lurah, camat, bupati/walikota dan gubernur untuk bersama-sama mengoptimalisasi lahan pertanian dan pembangunan pertanian sesuai tanggung jawabnya.

Menurut Mentan, melalui kerjasama lintas Kementerian dan Lembaga, diharapkan semua daerah akan dapat meningkatkan level ketahan pangannya.

Kerja sama ini telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian, bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ketahanan Nasional, demikian ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementan menutup penjelasannya.(jpnn)