Inpres Dinilai Masih Belum Fokus

Perlu diperhatikan, bahwa sebenarnya inpres hanya sekedar instrumen hukum belaka, untuk melakukan pemberantasan korupsi diperlukan budaya hukum yang mendukung. "Oleh karenanya keteladanan kepemimpinan akan sangat berpengaruh pada proses pemberantasan korupsi," paparnya.

Sederhananya, sambung dia, bila atasan tidak korupsi, nisacaya PNS muda tak akan sampai punya rekening gendut. Keberanian para PNS muda ini tentunya didorong dengan keteladanan yang diberikan oleh atasan mereka. "Jadi inpres pemberantasan korupsi harus diikuti dengan keteladanan kepemimpinan dalam pemberantasan korupsi," jelasnya.

Dia juga berharap  2012 pemberantasan korupsi bisa lebih fokus pada persoalan pertambangan dan perkebunan. Banyaknya sengeta perijinan dan tata guna lahan merupakan indikasi kuat adanya praktik suap dalam penerbitannya. Dampak praktik koruptif penerbitan ijin usaha dan penggunaan lahan pertanahan terasa sangat luas. Lihat saja sengketa perijinan pada kasus mesuji ataupun Bima, dampaknya sangat luar biasa.

"Karenanya perlu ada pemeriksaan tentang ada tidaknya praktik suap dalam penerbitan perijinan yang akhirnya bersengketa tersebut," katanya. Di sisi lain, ia menambahkan,  persoalan pajak dan bagi hasil pertambangan harus dievaluasi ulang. Tegasnya, banyak pihak yang meyakini besarnya korupsi pada sektor ini. "Karenanya penanganan praktik suap dan korupsi di bidang pertambangan dan perkebunan harus menjadi prioritas," tegasnya.(boy/jpnn)