Inpres Gangguan Keamanan Dianggap Bukan Solusi

JAKARTA - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang diberlakukan sejak 28 Januari lalu terus dipersoalkan. Nuansa politis di balik terbitnya Inpres itu sulit ditampik, terlebih lagi karena Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) terus mengundang penolakan.

Koordinator Riset The Indonesia Human Rights Monitor (Imparsial), Ghufron Mabrur dalam jumpa pers bersama koalisi LSM di Jakarta, Kamis (31/1) menyatakan, Inpres itu bukan solusi bagi konflik di masyarakat. Sebab, harusnya pihak yang dievaluasi adalah aktor keamanan.

”Presiden SBY seharusnya mengevaluasi menteri atau pejabat di aktor keamanan yang gagal mengatasi persoalan keamanan dalam negeri. Bahkan, dapat mencopot menteri terkait dan pejabat keamanan jika memang berulangkali gagal dalam menanggulangi keamaan,” kata Ghufron.

Lebih lanjut Ghufron menyoroti nota kesepamahan (MoU) antara TNI dan Polri sebagai tindak lanjut terbitnya Inpres 2 Tahun 2013 itu. Sebab menurutnya, MoU itu tidak cukup kuat dijadikan dasar bagi TNI untuk terlibat  membantu Polri dalam menangani persoalan keamanan domestik. "MoU ini ibarat cek kosong bagi TNI untuk terlibat lebih jauh dalam urusan keamanan," ulasnya.