Insentif Tidak Cair 3 Bulan, 5 Dokter Spesialis Mengundurkan Diri

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyayangkan sikap Pemerintah Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, yang tidak membayarkan uang insentif 5 dokter spesialis di RSUD setempat. Bahkan para dokter itu terpaksa mengundurkan diri.
"Saya sangat menyayangkan sikap Pemkot Padang Sidimpuan yang tidak peka menghadapi situasi sulit seperti saat ini. Akibatnya, lima dokter spesialis yang bertugas di RSUD harus mengundurkan diri. Menurut informasi, mereka mengundurkan diri karena insentifnya tidak bayar selama tiga bulan," kata Saleh kepada jpnn.com, Selasa (14/4).
Legislator asal Sumatera ini menegaskan, masalah insentif ini jangankan dalam situasi seperti sulit sekarang, ketika kondisi normal saja hak-hak para dokter itu harus dipenuhi. Apalagi mereka bekerja secara resmi pada RSUD milik pemerintah kota.
“Kalau tidak salah, itu kan ada aturannya. APBD bisa dipergunakan untuk menutupi gaji dan insentif dokter-dokter non-ASN. Kelihatannya, bukan karena anggaran tidak ada. Ini hanya karena tidak dibayarkan," sebut wakil ketua Fraksi PAN DPR ini.
Dari informasi yang diperolehnya, direktur RSUD menunggu perintah wali kota untuk membayarkan insentif para dokyter tersebut.
Artinya, pimpinan RSUD juga tidak memiliki kewenangan untuk membayar tunggakan hak-hak para dokternya.
"Ada yang aneh di sini. Terjadi saling lempar tanggung jawab," tukas mantan ketua umum PP Pemuda Muhamamdiyah ini.
Dengan pengunduran dokter-dokter spesialis itu, dikhawatirkan akan mengganggu operasional RSUD Padang Sidimpuan yang menjadi salah satu RS rujukan penanganan pasien virus corona COVID-19 di daerah itu.
Lima dokter spesialis di RSUD Kota Padang Sidimpuan mengundurkan diri di tengah pandemic virus corona karena insentifnya tidak dibayarkan.
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik
- Ketua Komisi VII DPR Minta Pemerintah Segera Eksekusi Program Kerakyatan
- Bicara di Forum LHKP Muhammadiyah, Saleh: Pak Prabowo Itu Tidak Macam-Macam
- Saleh: PAN Mendukung Pencalonan Prabowo di Pilpres 2029
- PAN Minta Penembakan PMI di Malaysia Diusut Tuntas!
- Ketua Komisi VII DPR Dukung Pemberian Modal Usaha Bagi UMKM Mitra MBG