Insiden Jogja jadi Indikasi Perlawanan Kepada Penguasa
Sabtu, 23 Maret 2013 – 18:01 WIB

Insiden Jogja jadi Indikasi Perlawanan Kepada Penguasa
JAKARTA - Insiden penembakan terhadap empat tahanan Polda DIY di Lapas Cebongan, dini hari tadi, tidak hanya mengejutkan. Penembakan oleh gerombolan bersenjata tak dikenal yang menewaskan empat orang tahanan itu juga menambah daftar kasus perlawanan terbuka terhadap penguasa yang selama ini tak pernah .
Anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan intelijen, Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa Polda DIY dan instansi terkait harus mengusut tuntas kasus itu. "Terlepas apapun kasusnya, ini sudah merusak wibawa dan tatanan yang ada," kata Tjahjo saat dihubungi, Sabtu (23/3).
Baca Juga:
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, insiden bersenjata di Lapas Cebongan itu juga mengindikasikan bahwa semua lapas di Indonesia rawan dengan kejadian serupa. Ternyata, kata Tjahjo, tahanan di lapas yang sedang menjalani proses hukum justru tidak terlindungi dan terjamin keselamatannya.
Namun demikian Tjahjo juga menegaskan, semua pihak harus instropeksi dengan insiden itu. "Terlepas dari kasus balas dendam dan pelakunya bertopeng, tapi ini sudah menunjukkan bahwa ada perlawanan terbuka kepada pemerintah, khususnya kekuasaan di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi lapas," tegasnya.
JAKARTA - Insiden penembakan terhadap empat tahanan Polda DIY di Lapas Cebongan, dini hari tadi, tidak hanya mengejutkan. Penembakan oleh gerombolan
BERITA TERKAIT
- Inilah Daftar Kebijakan Prorakyat Presiden Prabowo, Sikap F-PKS Jelas
- Begini Instruksi Megawati untuk Kepala Daerah PDIP yang Ikut Retret
- Kepala Daerah dari PDIP Tak Ikut Retret Dianggap Petugas Partai
- Megawati Keluarkan Instruksi Lagi, Khusus untuk Kepala Daerah yang Belum Ikut Retret
- Serap Aspirasi Warga, Alia Laksono Hadiri Musrenbang Kecamatan Duren Sawit
- PDIP Tegaskan Instruksi Megawati Terkait Retret Kepala Daerah