Insiden Tolikara Jangan Sampai Terulang

jpnn.com - JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni menilai ada yang terlewatkan dari perhatian aparat keamanan dalam persiapan pengamanan ebaran. Ternyata, ujar Sya'roni, ancaman intoleransi tidak menjadi salah satu fokus perhatian aparat.
Ia mengatakan, dalam sambutan apel gelar pasukan operasi Ramadaniya 2016 di Polda Metro Jaya, Kamis (30/6) lalu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sama sekali tidak menyinggung masalah ancaman yang berbau intoleransi. Padahal setahun yang lalu terjadi insiden Tolikara saat pelaksanaan Salat Idul Fitri di Papua.
"Peristiwa tersebut bisa terjadi karena aparat gagal melakukan antisipasi," tegas Sya'roni, Sabtu (2/7).
Karenanya, ia mengharapkan, insiden Tolikara dapat dijadikan pelajaran penting agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
Aparat keamanan sudah seharusnya memasukkan ancaman intoleransi sebagai salah satu prioritas pengamanan. Ketiadaan penyebutan ancaman intoleransi dalam sambutan Kapolri mudah-mudahan hanyalah kealpaan redaksi semata. "Bukan merupakan kesengajaan untuk melupakan kasus tersebut," ungkapnya.
Presiden Joko Widodo juga harus memberi perhatian terhadap adanya gangguan yang berbau intoleransi. Karena, hanya di era Jokowi lah telah terjadi peristiwa pembubaran Salat Idul Fitri yang diikuti pembakaran rumah ibadah. Kasus tersebut selamanya akan tercetak sebagai noda hitam dalam sejarah kepemimpinan Jokowi.
Ia menegaskan, Jokowi harus menginstruksikan kepada aparat terkait untuk memberikan perhatian khusus terhadap adanya potensi gangguan intoleransi. "Kalau perlu Presiden Jokowi melaksanakan Salat Idul Fitri di daerah yang dianggap rawan terjadinya gangguan intoleransi," kata Sya'roni. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni menilai ada yang terlewatkan dari perhatian
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB
- Asido Ungkap Peran Advokat dalam Bidang Kepailitan dan PKPU
- Lestari Moerdijat Dorong Para Peneliti Kuatkan Jaringan Internasional, ini Tujuannya
- Lemhannas Ingin Kepala Daerah Jadi Pemimpin Negarawan