Inspektorat Daerah Diperkuat, tapi Sayang PP Lambat

Basaria menyebut meningkatkanya OTT yang dilakukan KPK menunjukan aparat penegak hukum semakin aktif memberantas tindak pidana korupsi.
Sampai saat ini, total 18 kali KPK melakukan OTT. Jumlah itu melampaui OTT tahun lalu, yakni 17 kali. "Jadi bukan semakin banyak penangkapan, korupsi semakin tinggi," terang perwira polisi bintang 2 tersebut.
Terkait penanganan kasus Nganjuk, Basaria memastikan pihaknya bakal mengembangkannya. Itu seiring adanya indikasi bahwa perilaku koruptif Taufiq sudah berlangsung lama dan berkelanjutan selama dua periode menjabat bupati Nganjuk. "Untuk kali ini 5 tersangka dulu, nanti bisa jadi tambah," terangnya saat dikonfirmasi Jawa Pos.
Sebelumnya, Taufiq pernah ditetapkan tersangka dugaan gratifikasi dan ikut serta dalam pemborongan pengadaan proyek oleh KPK 6 Desember 2016.
Hanya, Taufiq lolos jeratan KPK lewat gugatan praperadilan yang dikabulkan PN Jaksel 6 Maret lalu. Pengembangan terhadap kasus tersebut bisa kembali dilakukan KPK. "Ada irisan-irisan untuk pengembangan lebih luas," imbuh Basaria. (far/idr/tyo)
Meski menjadi bagian dari pemerintah daerah, namun inspektorat daerah akan bertanggung jawab langsung ke pemerintah pusat.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Ketua Pengadilan dan 3 Hakim Tersangka Kasus Suap Perkara, Begini Respons MA
- Obok-Obok Rumah Ridwan Kamil, KPK Sita Barang Mewah
- Hakim Terjerat Kasus Suap Lagi, Sahroni Mendorong Reformasi Total Lembaga Kehakiman
- 3 Hakim Jadi Tersangka Suap Perkara Korupsi CPO PT Wilmar Group Cs, Satunya Djuyamto
- Ketua PN Jaksel Tersangka Suap Rp 60 Miliar, Kejagung Sita Mobil Mewah dan Uang
- Hardjuno Wiwoho: Pengesahan RUU Perampasan Aset Tingkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemberantasan Korupsi