Inspektorat Pemda Harus Pelototi Pengadaan Barang

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, meminta pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus lebih berkualitas dan efektif. Sebab jika tidak, cita-cita untuk melihat penyelenggaraan pemerintahan jauh lebih baik dari yang ada sekarang, mustahil dapat terwujud.
Karena itu guna mewujudkan hal tersebut, Gamawan menilai saat ini dibutuhkan adanya perbaikan tatakelola aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
Di mana dalam perbaikan yang diterjemahkan lewat pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal pemerintah, pemerintah mencoba mengutamakan azas independensi dan kapabilitas.
Karena kedua hal ini dinilai sangat memengaruhi kualitas efektifitas pekerjaan inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan di lapangan.
“Hal ini perlu dilakukan, karena sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005, tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, esensi pengawasan untuk menjamin Pemda berjalan efektif dan efisien menuju kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan daya saing daerah,” katanya pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional 2013, di Jakarta, Jumat (13/12).
Menurut Gamawan, agar peran APIP dapat lebih optimal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, inspektorat di daerah diharapkan senantiasa menjaga akuntabilitas baik kinerja maupun keuangan dengan strategi pencegahan berdasarkan prioritas dan fokus. Terutama terhadap area rawan penyimpangan, seperti pengadaan barang, jasa serta perizinan.
“Meningkatkan sikap kehati-hatian pada pelaksanaan kegiatan pengawasan, perlu ada komitmen dan aparat pengawas perlu meningkatkan kompetensi, independensi, integritas untuk mendorong etos kerja sebagai wujud tanggungjawab profesionalisme di bidang pengawasan,” katanya di hadapan ratusan inspektur provinsi, kabupaten dan kota.(gir/jpnn)
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, meminta pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus lebih
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Honorer di Jabatan Tampungan Diangkat PPPK Tahap 2? Info BKN Bikin Degdegan