Inspirasi Hukum Pemilu Progresif
Oleh Benny Sabdo
Selain itu, sistem fast track dalam penyelesaian hukum pemilu membuat penyelesaian masalah hukum pemilu sangat singkat.
Padahal, tidak semua jenis perkara hukum pemilu dapat diselesaikan secara cepat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seperti perkara pidana pemilu.
Dalam konteks ini, banyak perkara pidana pemilu yang pada akhirnya berhenti di tengah jalan karena terbentur persoalan limitasi waktu untuk pengumpulan alat bukti. Karena itu, daya tahan dan spirit hukum progresif sungguh menjadi inspirasi dan bintang penuntun dalam menegakkan keadilan pemilu.
Selama pemilu 2019 lalu, Gakkumdu Bawaslu Kota Jakarta Utara bekerja secara solid. Gakkumdu telah memproses perkara tindak pidana pemilu di wilayah hukum Jakarta Utara, antara lain perkara politik uang, kampanye di tempat ibadah dan tindak kekerasan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
Dengan pencapaian tersebut Pimpinan Bawaslu memberikan Bawaslu Award sebagai Gakkumdu Terbaik Se-Indonesia kepada Tim Gakkumdu Bawaslu Kota Jakarta Utara (Bawaslu Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara). Penghargaan tersebut sebagai wujud apresiasi dalam menegakkan keadilan pemilu.
Keadilan merupakan keutamaan politik yang paling tua, sudah dicita-citakan dan diperjuangkan 4000 tahun lalu. Lama sekali pemikiran filosofis tentang keadilan mengikuti pemikiran mendalam Platon dan Aristoteles, dua filsuf Yunani raksasa yang begitu berbobot di abad keempat SM.
Selanjutnya, pembahasan tiga teori keadilan dari akhir abad ke-20 yang paling aktual dan paling mengangkat tantangan tuntutan keadilan dalam dunia yang semakin global, yaitu teori keadilan John Rawls, Robert Nozick dan Amartya Sen (Herry-Priyono, 2022: xv-xvi). Saya membicarakan keadilan tidak hanya secara abstrak filosofis, tetapi menempatkan tantangan keadilan dalam realitas politik-hukum pemilu di Indonesia.
Menegakkan keadilan pemilu tidak sama dengan memancangkan sebuah papan nama dan bim salabim semuanya selesai.
Inspirasi hukum progresif adalah paradigma aksi, bukan peraturan belaka. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan.
- Benny Sabdo: Bawaslu DKI Gelar Patroli Pengawasan Politik Uang
- Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun Komunikasi
- Bawaslu DKI Jakarta Telusuri Dugaan Pengurus RT dan LMK di Cilincing Terlibat Politik Praktis
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Gandeng Klub Sepak Bola Jurnalis, KPU DKI Ajak Masyarakat Berkontribusi di Pilkada