Instansi Dilarang Bangun Gedung Baru, LPSK Keberatan

jpnn.com - JAKARTA--Kebijakan pemerintah yang melarang adanya pembangunan gedung baru kementerian/lembaga untuk penghematan menuai keluhan sejumlah pihak. Salah satunya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Pasalnya, saat ini lembaga tersebut sedang akan membangun gedung kantornya. Setelah selama ini menyewa sebuah gedung di daerah, Jalan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.
"Rencana pembangunan gedung ini sudah sejak sebelum pemerintahan baru. Tanah sudah dimulai, pengerjaannya baru dilanjutkan tahun ini. Maka kalau ada aturan ini bagaimana? Kalau kami dilarang, tentu bagaimana, karena tanah dan semuanya sudah telanjur disiapkan," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Jakarta, Minggu, (18/1).
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua LPSK Bidang Perlindungan Hak Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suryo.
Menurutnya gedung yang dipakai saat ini kurang layak dan kondusif untuk perlindungan saksi dan korban. Pasalnya, bagian lain dari gedung itu juga dipakai sebagai tempat berkumpulnya sejumlah organisasi.
Ia berharap rencana pembangunan gedung khusus untuk kantor LPSK ini tetap terlaksana untuk memaksimalkan kinerja lembaga tersebut.
"Keselamatan saksi dan korban rentan jika perlindungannya di tempat bersama pihak/ organisasi lain. Sehingga kami membutuhkan tempat khusus," kata Hasto. (flo/jpnn)
JAKARTA--Kebijakan pemerintah yang melarang adanya pembangunan gedung baru kementerian/lembaga untuk penghematan menuai keluhan sejumlah pihak. Salah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Modena Pure Hub Dukung Gerakan Refill & Daur Ulang Plastik di CFD Sudirman
- Apakah Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya
- 60 Influencer Terpilih Jadi Penebar Kebaikan Hijab Tiebymin
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo