Instansi Ini Berdayakan Pegawai Milenial, Begini Respons Jefri Romdoni DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdoni memuji terobosan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kementerian Keuangan untuk merangkul dan memberdayakan 4.005 pegawai milenial.
Pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR pada Senin (21/3) terungkap DJPb telah melakukan survei kepada pegawai milenial terkait dengan ekspektasi mereka dalam bekerja.
“Saya kira DJPb ini jeli sekali melakukan hal ini,” kata Jefry melalui keterangan yang diterima Selasa (22/3).
Meski demikian, Jefry menekankan keterlibatan generasi milenial pada pemerintahan masih perlu dibekali dengan pengarahan dan pembinaan.
Anggota DPR dari Dapil IX itu meyakini dengan adanya pengarahan yang baik, maka generasi milenial akan bisa mencapai tujuan dengan efektif.
“Kalau memang terarah dengan baik, ya mungkin akan mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien,” kata politisi Fraksi Partai Gerindra DPR ini.
Menanggapi pertanyaan Jefry, Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu, Hadiyanto menjelaskan, melalui survei tersebut terlihat karakteristik pegawai DJPb di generasi milenial yang cenderung ingin bekerja dalam ekosistem digital dan memiliki keseimbangan dalam bekerja dan kehidupan pribadi.
Selain itu, dijelaskan pula bahwa survei tersebut tak sekadar menjaring aspirasi tetapi juga mencari formulasi untuk menyiapkan DJPb di masa depan.
Anggota Komisi XI DPR Jefri Romdoni merespons terobosan yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu yang memberdayakan pegawai milenial
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman
- Ini Peran Strategis Bea Cukai dalam Sinergi Instansi untuk Mendorong Ekonomi Daerah
- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS
- Rudi Hartono Bangun: Kebijakan AS Harus Disikapi dengan Hati-Hati