Instruksi Kepala BKN terkait Materi SKB CPNS dan PPPK 2021

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meminta setiap instansi pembina jabatan fungsional untuk menyiapkan penyusunan soal seleksi kompetensi bidang (SKB) untuk rekrutmen pegawai aparatur sipil negara (ASN). Baik itu CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Segera mutakhirkan soal-soal SKB karena seleksi sudah dekat," kata Bima Haria di Jakarta, Jumat (12/3).
Dia melanjutkan, instansi pembina jabatan fungsional harus memastikan penyusunan soal sesuai dengan standar tingkat kesulitan (soal) yang ditetapkan baik dari level jabatan maupun antarwilayah.
Untuk pemutakhiran soal SKB, Bima Haria juga menyampaikan bahwa naskah soal SKB CPNS dan soal seleksi kompetensi teknis PPPK non-Guru disampaikan kepada Panselnas untuk diintegrasikan ke dalam bank soal computers assisted test (CAT) BKN.
"Paling lambat 1 Juni 2021 sudah masuk," tegasnya.
Sementara untuk penyusunan soal kompetensi teknis bagi PPPK, terang Bima, guru akan dipandu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mengingat seleksi PPPK 1 juta guru akan difasilitasi melalui UNBK Kemendikbud.
Rencananya pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 akan dimulai Mei mendatang. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
kepala BKN menginstruksikan kepada seluruh instansi pembina jabatan fungsional untuk memasukkan soal SKB paling telat 1 Juni 2021
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Banyak ASN Khawatir Kariernya Terancam, Kepala BKN Merespons, Tegas
- Kado Terakhir, Status 230 Honorer Berubah menjadi Lulus
- Ekowi: Kembalikan PPPK 2021 ke Sekolah Asal, Jangan Diobok-obok
- 5 Berita Terpopuler: Kepala BKN Angkat Bicara, Info Penting untuk Honorer Databased Muncul, Sudah Pasti Tak Ada PHK?
- 259 CPNS Formasi 2021 Terima SK, Bernhard Rondowunu Beri Pesan Begini
- Meski Ada Kebijakan Efisiensi Anggaran, Hak PPPK & CPNS Tetap jadi Prioritas