Instruksi SBY Bisa Bingungkan TNI

Mantan Kadispen TNI-AU itu menegaskan bahwa perintah presiden akan direspons secara profesional. "Kita tetap melaksanakan penerbangan-penerbangan rutin, namun dengan prinsip efisien," katanya.      

 

Secara terpisah, peneliti militer Rizal Darmaputera menilai perintah presiden membatasi penerbangan agak terlambat. "Seharusnya itu tak perlu menunggu pesawat jatuh," komentar direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia itu.

 

Tetapi, dia menilai saat ini Indonesia dihadapkan pada masalah krisis pengamanan kedaulatan, seperti di wilayah Ambalat. "Kalau pengertian dikurangi atau dibatasi itu tidak ditafsirkan secara lugas, justru akan menimbulkan kebingungan di level pelaksana, yakni TNI itu sendiri," katanya.

 

Menurut Rizal, pangkal musibah penerbangan militer di Indonesia tetap terkait masalah budgeting (anggaran) perawatan pesawat. Misalnya, TNI-AU hanya dijatah Rp 100 miliar untuk biaya operasional perawatan rutin. Padahal, satu Hercules saja butuh biaya Rp 80 miliar. "Karena itu, TNI AU harus segera melakukan pembenahan total. Kalau perlu, secara frontal," usulnya.(rdl/dwi)