Instruksi Tegas Jokowi Kepada Jajarannya Terkait Distribusi Vaksin Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk membuat perencanaan vaksin, mulai dari hulu sampai hilir dengan matang.

Termasuk mana yang di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau Kementerian BUMN.

"Ini harus jelas. Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri berarti yang bayar itu urusannya BUMN. Ini menjadi jelas. Kalau enggak seperti ini, nanti siapa yang tanda tangani menjadi tidak jelas," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas "Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020" melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Untuk persiapan di lapangan, Jokowi menginginkan adanya pelatihan terhadap pihak-pihak yang bersentuhan dengan distribusi vaksin.

Jokowi menilai hal itu sangat sulit ditambah lagi jumlahnya yang sangat banyak.

"Training membawa vaksin, training menaruh vaksin, karena ini dalam jumlah yang banyak. Karena vaksin-vaksin pun harus mendapatkan treatment dan perlakuan yang spesifik, tiap vaksin beda-beda," kata Jokowi.

"Dari G-42 itu beda, dari Sinovac beda lagi, nanti dari AstraGeneca beda lagi. Simpannya di cold storage-nya seperti apa, tidak boleh guncang apa boleh."

Menurut Jokowi, WHO Indonesia perlu dilibatkan untuk memberikan pelatihan terhadap vaksin.