Insyaallah Petahana tidak Lawan Kotak Kosong di Pilpres 2019
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM), Al Muzammil Yusuf mengatakan tidak akan ada calon tunggal di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Muzammil menegaskan, PKS bersama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sudah pasti akan berada di poros kedua Pilpres 2019. Dia juga optimistis poros ketiga masih bisa terbentuk oleh partai-partai lain.
"Tapi, memang maksimal di tiga calon itu. Tapi, apakah akan melawan kotak kosong, insyaallah akan ada dua calon. Kedua calon itu (dari) Gerindra dan PKS, insyaallah sudah firmed,” kata Muzammil dalam diskusi Lima Parpol di Luar Pengusung Jokowi Membentuk Dua Poros Baru? di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3).
Dia mengatakan mayoritas kader PKS menginginkan presiden alternatif. Menurut dia, suara itu sudah disampaikan kader, pengurus, simpatisan partainya kepada Majelis Syura PKS.
“Kader, pengurus, dan simpatisan PKS menghendaki presiden alternatif, bukan pada petahana,” ungkapnya.
Selanjutnya, atas dasar suara itu Majelis Syura PKS pun memutuskan harus ada pemimpin alternatif. Majelis Syura memutuskan untuk menciptakan calon alternatif harus bekerja sama dengan mitra yang selama ini sejalan yakni Partai Gerindra.
Kedua partai ini sudah bekerja sama dalam berbagai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan beberapa tempat lainnya.
Dia mengatakan dialog antara pimpinan PKS dan Gerindra sampai saat ini berlangsung dengan baik. Muzammil menegaskan, mereka juga tidak menutup peluang siapa pun mitra koalisi lain. “Termasuk dengan PAN (Partai Amanat Nasional) kami cukup dekat,” tegasnya.
Muzammil menegaskan, PKS bersama Partai Gerindr sudah pasti akan berada di poros kedua Pilpres 2019. Dia juga optimistis poros ketiga terbentuk.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi