Insyinyur Elektro Terpilih Pimpin Libya
Rabu, 02 November 2011 – 04:48 WIB
TRIPOLI - Libya resmi memiliki kepala pemerintahan baru. Senin malam waktu setempat (31/10), Dewan Transisi Nasional (NTC) memperkenalkan Abdel Rahim al-Keib sebagai perdana menteri (PM) sementara negeri Afrika Utara tersebut. Sebagai pemimpin, insinyur 61 tahun itu berjanji akan mengutamakan penegakkan HAM.
"Kami jamin, pemerintahan yang baru akan membangun negara yang menjunjung tinggi HAM dan tidak menoleransi pelanggaran kemanusiaan dalam bentuk apapun. Tapi, untuk menuju ke sana, kami membutuhkan waktu," papar Keib sesaat setelah dinobatkan sebagai PM sementara yang baru. Dia menggantikan tugas Mahmoud Jibril yang sebelumnya menjabat sebagai PM sementara selama sekitar tujuh bulan.
Baca Juga:
Keib yang dikenal sebagai putra asli Kota Tripoli terpilih sebagai PM sementara setelah mengalahkan empat pesaingnya. Pemilihan PM sementara yang akan menjabat sampai Libya menggelar pemilu tersebut dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggota NTC. "Pemilihan ini membuktikan bahwa rakyat Libya sudah siap menyongsong masa depan mereka," tandas Mustafa Abdel Jalil, chairman NTC.
Tugas pertama Keib sebagai PM sementara adalah membentuk pemerintahan baru Libya bersama NTC. Mereka memiliki waktu sampai 23 November untuk membentuk pemerintahan baru yang sifatnya sementara. Selanjutnya, pemerintahan sementara yang bakal disebut sebagai pemerintahan transisi itu punya masa jabatan selama sekitar delapan bulan sebelum pemerintahan permanen terbentuk.
TRIPOLI - Libya resmi memiliki kepala pemerintahan baru. Senin malam waktu setempat (31/10), Dewan Transisi Nasional (NTC) memperkenalkan Abdel Rahim
BERITA TERKAIT
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan
- Kemlu RI Berharap PM Israel Benjamin Netanyahu Segera Ditangkap
- Operasi Patkor Kastima 2024 Dimulai, Bea Cukai-JKDM Siap Jaga Kondusifitas Selat Malaka
- Hari Martabat dan Kebebasan, Simbol Ketahanan dan Harapan Rakyat Ukraina
- Gaza Menderita, Otoritas Palestina Tolak Rencana Israel Terkait Penyaluran Bantuan