Intan Fauzi DPR: Target Penurunan Angka Stunting Tahun 2024 Akan Sulit Tercapai, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Hj Intan Fauzi meminta pemerintah agar program perlindungan anak Indonesia dari stunting di masa pandemi covid-19 tidak boleh dikesampingkan.
Oleh karena itu, alokasi dana untuk percepatan pencegahan stunting sebagai program prioritas nasional tidak boleh direalokasi dengan alasan apapun.
“Kebijakan merealokasi anggaran stunting, bisa berisiko timbulnya lost generation (generasi hilang) dalam jangka panjang,” ujar Intan dalam Webinar bertajuk Lindungi Anak Indonesia dari Stunting di Masa Pandemi Covid-19, yang digelar Yayasan Abhipraya Insan Cendikia Indonesia (YAICI) dan Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah di Jakarta, Senin (22/6).
Menurut Intan, persoalan stunting ini tidak boleh dinomorduakan. Sebab, mengancam produktivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, karena rentan diserang oleh berbagai penyakit gagal tumbuh yang berpengaruh kepada kemampuan kognitif.
Selain itu, jelasnya, stunting berdampak buruk pada daya saing bangsa. Praktis, kerugian ekonomi yang harus ditanggung akibat beban stunting juga signifikan dan berpengaruh kepada Produk Domestik Bruto (PDB).
“Capaian pendidikan yang rendah dan pendapatan yang rendah akan berdampak pada tingginya angka kemiskinan,” urainya.
Data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Kementerian Kesehatan di tahun 2019 sebelum pandemi mencatat sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta balita di Indonesia. Angka stunting Indonesia berada di urutan ke-4 dunia.
Prevalensi balita stunting di Indonesia pada 2019 yakni 27,7 persen. Jumlah yang masih jauh dari nilai standard WHO yang seharusnya dibawah 20 persen.
Anggota Komisi IX DPR RI, Hj Intan Fauzi meminta pemerintah agar program perlindungan anak Indonesia dari stunting di masa pandemi covid-19 tidak boleh dikesampingkan.
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Gubernur Sumsel Bersama Kepala BKKBN Salurkan MBG untuk Ibu Hamil di Palembang
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman