Intan Fauzi DPR: Target Penurunan Angka Stunting Tahun 2024 Akan Sulit Tercapai, Begini Alasannya
Namun masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi gizi dengan baik.
“Secara umum penanganan stunting di sektor kesehatan berkontribusi sekitar 30%. Selebihnya melibatkan berbagai sektor di Kementerian dan Lembaga, yaitu ketahanan pangan, akses air bersih, sanitasi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan lain-lain,” katanya.
Komisi IX DPR RI ujar Intan peduli dengan kondisi kesehatan rakyat. Bentuk konkretnya, sikap politik DPR yang terus mendorong Pemerintah untuk merealisasikan Pasal 171 UU Nomor 36/2009 tentang alokasi anggaran Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN.
Saat ini, ujarnya alokasi anggaran untuk penanganan Kesehatan tahun 2020 sebesar Rp 132,2 triliun, naik dari alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 123,1 triliun.
Namun anggaran tersebut tidak hanya dikelola oleh Kemenkes tetapi juga K/L bidang kesehatan lainnya termasuk transfer ke daerah.
“Kami di Komisi IX DPR telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 360 Miliar untuk penguatan intervensi paket gizi serta alokasi dana transfer daerah untuk penanganan stunting sebesar Rp 92,5 Miliar,” terangnya.
Lebih lanjut, Intan menerangkan DPR RI mendukung upaya pemerintah untuk penanganan stunting yang melibatkan multi sektoral.
“Hal ini dibarengi dengan peningkatan kemampuan akses masyarakat terhadap bahan pangan terutama bagi masyarakat miskin harus diprioritaskan oleh pemerintah agar penyelesaian kasus stunting di Indonesia segera terjadi,” pungkasnya.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Anggota Komisi IX DPR RI, Hj Intan Fauzi meminta pemerintah agar program perlindungan anak Indonesia dari stunting di masa pandemi covid-19 tidak boleh dikesampingkan.
Redaktur & Reporter : Friederich
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia