Internal PPP Makin Retak

JAKARTA - Konflik di internal PPP makin hangat. Kurang dari 24 jam setelah dikeluarkannya surat keputusan pemecatan terhadap Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan empat ketua dewan pimpinan wilayah, Sekjen DPP PPP M. Romahurmuziy yang tidak ikut menandatangani surat melawan keputusan tersebut.

 

Politikus yang sebelumnya dikenal dekat dengan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) itu menyatakan, tidak pernah ada pemecatan terhadap sejumlah fungsionaris DPP dan DPW. "DPP PPP tidak pernah menerbitkan surat apa pun yang terkait dengan pemecatan fungsionaris partai di tingkat mana pun," tegas Romahurmuziy dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (17/4).

 

Menurut Romi "sapaan akrabnya", surat keputusan terkait dengan organisasi partai yang terakhir diterbitkan adalah pada 20 Februari 2014. Setelah itu, kata dia, tidak ada lagi SK yang diterbitkan DPP PPP.

 

Dia menambahkan, PPP memiliki sejumlah prosedur dalam AD/ART yang harus dilalui dalam pemberhentian anggota. Antara lain, harus didahului tiga kali surat peringatan dan didahului pemberhentian sementara. Setiap proses tersebut juga dilaksanakan dalam forum rapat pengurus harian DPP. "Saya pastikan seluruh prosedur itu belum dilalui. Karena itu, kalau ada surat yang beredar, itu berarti surat ilegal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegas Romi.