Interpelasi BBM Sudah Didukung 202 Anggota dari 5 Fraksi

jpnn.com - JAKARTA - Dukungan terhadap penggalangan hak interpelasi DPR atas kebijakan Presiden Joko Widodo menaikan harga BBM subsidi terus mengalir. Hingga Rabu (26/11), tercatat sudah 202 anggota yang membubuhkan tanda tangannya.
Inisiator hak interpelasi dari fraksi Golkar, Misbakhun mengatakan dukungan yang sudah masuk berasal dari fraksi Golkar, PKS, PAN, Gerindra dan terakhir PPP.
"Update jumlah anggota DPR yang sudah tanda tangan dukungan interpelasi kenaikkan harga BBM sudah 202 anggota, sebelumnya 157. Ada kenaikan," kata Misbakhun saat konferensi pers di Pressroom DPR, Rabu sore.
Hingga saat ini penggalangan dukungan interpelasi ini masih terus dilakukan sehingga kemungkinan bertambahnya jumlah anggota yang mendukung masih besar. Sehingga penyerahan usulan interpelasi ke pimpinan DPR belum disampaikan hari ini.
"Tidak sekarang disampaikan ke pimpinan, tunggu optimal. Jumlah 202 ada dari Golkar, PAN, Gerindra, PKS dan PPP. PPP ada 6 orang. Kami tunggu dukungan partai lain," jelas inisiator Hak Angket Bailout Century itu.
Inisiator interpelasi dari Gerindra, Desmon Djunaidy Mahesa mengatakan penggalangan interpelasi ini tidak bicara partai tapi individu anggota yang menggunakannya haknya sesuai konstitusi. Dengan begitu tidak ada paksaan terhadap anggota.
"Gerindra tak memaksakan. Akhirnya anggota Gerindra hari ini ada 62 tanda tangan, ini tak wajib, tapi lebih pada penggunaan hak individu. Ini bukan atas nama fraksi atau partai," tegasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Dukungan terhadap penggalangan hak interpelasi DPR atas kebijakan Presiden Joko Widodo menaikan harga BBM subsidi terus mengalir. Hingga
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dukung Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2025, Hutama Karya Percepat Tol Palembang-Betung
- Yayasan Merah Putih Peduli Nyekar di Makam RM Margono Djojohadikusumo
- TNI Disebut Langgar UU dalam Penertiban Tambang Emas dan Penggerebekan Oli Palsu
- Lemkapi Sebut RUU Kejaksaan akan Membuat Jaksa Kebal Hukum
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Mega Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Pengamat Singgung Soal Prabowo Pekikkan Hidup Jokowi