Interpelasi untuk Luruskan Kebijakan Menteri

JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, hak interpelasi yang kini tengah dihimpun sekitar 38 anggota Dewan dari sembilan fraksi di DPR terkait terbitnya Keputusan Menteri BUMN Nomor 236 tahun 2011 merupakan gagasan yang rasional untuk meluruskan kebijakan Kementerian BUMN.

"Interpelasi itu pikiran yang rasional saja untuk meluruskan kebijakan Menteri BUMN," kata Marzuki Alie, di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (13/4).

Karena itu, lanjut Marzuki, interpelasi DPR itu bukan untuk menjatuhkan seorang menteri, melainkan untuk meluruskan kebijakan. Karena kalau dibiarkan kebijakan itu berbahaya karena melepas aset-aset negara ke swasta tanpa persetujuan pemilik saham dalam hal ini negara.

"Proses pelepasan aset-aset negara oleh Menteri BUMN diserahkan kepada Wakil Menteri BUMN dan eselon I di Kementerian BUMN, tanpa persetujuan pemegang saham" tegas Marzuki.