Interstitial & Off Deck Mobile Advertising Hak Operator
jpnn.com - JAKARTA -- Asosiasi penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan layanan Interstitial & Off Deck Mobile Advertising yang dilakukan oleh para anggotanya.
Ketua Umum ATSI Alexander Rusli mengatakan hal tersebut, terkait dengan penyelenggaraan layanan pesan Mobile Advertising yang dilakukan oleh para operator telekomunikasi kepada para pelanggannya.
Alexander menjelaskan, Mobile Advertising adalah suatu inovasi layanan baru, yang dilaksanakan oleh para mitra kerja operator telekomunikasi atau operator sendiri, untuk menyampaikan suatu pesan promosi kepada pelanggan operator telekomunikasi, ketika pelanggan tersebut menggunakan layanan data dari operator yang bersangkutan melalui jaringan telekomunikasi milik operator tsb dengan perangkat mobile (mobile phone, tablet dan sejenisnya) milik pelanggan.
"Kepemilikan jaringan dan jasa telekomunikasi serta pelangggannya adalah bagian dari hak privat operator telekomunikasi di Indonesia, yang diselenggarakan berdasarkan Ijin Penyelenggaraan yang diberikan oleh pemerintah, dan operator telekomunikasi memiliki hak dan kewajiban untuk menata dan mengelola jaringan serta melindungi pelanggannya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku," kata Alexander Rusli dalam siaran persnya, Senin (29/9).
Oleh sebab itu, pemanfaatan jaringan yang dimiliki operator untuk menjalankan layanan mobile advertising, baik yang dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, termasuk bersama dengan mitra Perusahaan Periklanan dan Ad-Network lokal maupun asing, adalah bagian dari wewenang yang dimiliki operator telekomunikasi.
"Dalam penyelenggaraan layanan mobile advertising, tidak ada yang perlu diragukan bahwa operator telekomunikasi adalah pihak yang berhak menyelenggarakan layanan tersebut karena menggunakan jaringannya sendiri dan untuk pelanggannya sendiri juga," tegasnya.
Di sisi lain, operator telekomunikasi bahkan telah memfasilitasi para pelaku e-Commerce dan bisnis online sehingga dapat menjangkau pelanggan operator telekomunikasi dalam bentuk penyediaan akses. Operator telekomunikasi menjamin bahwa pelanggan akan tetap memperoleh informasi secara utuh, lengkap dan sesuai dengan apa adanya.
Harus diakui pelaku e-Commerce dan bisnis online bahkan telah mendapatkan manfaat dari populasi pelanggan operator yang berjumlah besar, guna kepentingan berjalannya dan berkembangnya layanan commercial advertising mereka, tanpa adanya kerja sama formal dari kedua belah pihak.
Padahal praktik layanan advertising pada umumnya, pemasang iklan mengikat kontrak dengan pemilik media/saluran (Contoh : TV, Radio, Koran atau pemilik jaringan dan lain-lain), maka seyogyanya hal demikian juga berlaku terhadap operator telekomunikasi.
Menjawab adanya anggapan bahwa layanan Interstitial & Off Deck Mobile Advertising oleh operator telekomunikasi ditengarai melanggar UU ITE pasal 32 (1) dan UU Perlindungan Konsumen pasal 20) , Alex menyatakan bahwa hal itu tidak benar, karena faktanya interstitial dan off deck advertising tidak mengubah, tidak menambah maupun tidak mengurangi arah tujuan situs pelanggan dan konten situs.
"Selain daripada itu, masing-masing pemasang iklan bertanggung jawab atas konten iklan yang diselenggarakannya," ulasnya.
Demikian juga atas pendapat yang menyatakan operator telekomunikasi telah melakukan intrusive advertising, ATSI menolak keras pendapat tersebut, karena dalam interstitial atau off deck operator telekomunikasi tidak melakukan intrusi terhadap iklan dari pelaku e-Commerce dan bisnis online, dan tidak juga terhadap pelanggan operator telekomunikasi.
JAKARTA -- Asosiasi penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan layanan Interstitial &
- Gandeng Pengusaha Lokal, Tangkas Motor Listrik Ekspansi ke Jawa Timur
- Majoo Expert Solusi Nyata untuk Para Pelaku Usaha di Indonesia
- BNI Culture Fest 2024: Transformasi Dalam Membangun Budaya Kerja & Kinerja
- Dampingi Prabowo Bertemu PM Trudeau, Menko Airlangga: Ini Mampu Tingkatkan Perdagangan
- Kemenko Perekonomian Meluncurkan Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital
- Dihadiri 25 Pakar & Praktisi Terkemuka, IKF 2024 Diikuti Lebih dari 1.600 Peserta