Interupsi di Rapat Paripurna, Legislator PKS Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Pagar Laut
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengusulkan pembentukan pansus menyikapi skandal pemasangan pagar laut sepanjang sekitar 30 kilometer di pesisir Tangerang, Banten.
Hal demikian diungkapkannya saat Rapat Paripurna (Rapur) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1), untuk pembukaan Masa Persidangan II pada 2024-2025.
"Meminta pimpinan DPR membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut," kata Riyono, Selasa.
Legislator Fraksi PKS itu mengatakan pemasangan pagar laut diduga bertentangan dengan berbagai aturan, sehingga DPR perlu membentuk pansus demi membongkar skandal.
"Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia," kata Riyono.
Dia mengatakan hukum perlu ditegakkan kepada siapa pun pelanggar, termasuk pihak yang bersalah dari pemasangan pagar laut.
"Tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional," ungkapnya.
Toh, kata Riyono, pembentukan pansus menyikapi pagar laut bisa menjadi upaya mendukung tata kelola perairan di Indonesia yang lebih bertanggung jawab.
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengusulkan pembentukan pansus menyikapi skandal pemasangan pagar laut. Kenapa itu diusulkan?
- Heboh Konflik Agraria dan Pagar Laut, KPA Singgung Aksi Akrobat Berjemaah
- DPR Buka Masa Sidang, Legislator PKS Langsung Menyoroti Skandal Pemasangan Pagar Laut
- Profil Aguan, Konglomerat yang Terseret Polemik Pagar Laut Misterius di Tangerang
- Terungkap, Fakta Konglomerat Aguan Punya Kaitan dengan Pagar Laut Misterius
- Mengapa Sertifikat HGB-SHM Kawasan Pagar Laut Bisa Terbit, Pak Nusron?
- Menteri Nusron Singgung Perusahaan Milik Aguan di Polemik Pagar Laut Misterius