Interupsi di Rapat Paripurna, Legislator PKS Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Pagar Laut

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengusulkan pembentukan pansus menyikapi skandal pemasangan pagar laut sepanjang sekitar 30 kilometer di pesisir Tangerang, Banten.
Hal demikian diungkapkannya saat Rapat Paripurna (Rapur) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1), untuk pembukaan Masa Persidangan II pada 2024-2025.
"Meminta pimpinan DPR membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut," kata Riyono, Selasa.
Legislator Fraksi PKS itu mengatakan pemasangan pagar laut diduga bertentangan dengan berbagai aturan, sehingga DPR perlu membentuk pansus demi membongkar skandal.
"Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia," kata Riyono.
Dia mengatakan hukum perlu ditegakkan kepada siapa pun pelanggar, termasuk pihak yang bersalah dari pemasangan pagar laut.
"Tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional," ungkapnya.
Toh, kata Riyono, pembentukan pansus menyikapi pagar laut bisa menjadi upaya mendukung tata kelola perairan di Indonesia yang lebih bertanggung jawab.
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengusulkan pembentukan pansus menyikapi skandal pemasangan pagar laut. Kenapa itu diusulkan?
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman
- Berkas Kasus Pagar Laut Dilimpahkan ke Kejagung, Polisi Belum Temukan Kerugian Negara