Intinya, Jangan Sampai Gaji PNS jadi Ngadat

"Berkaca dari hal tersebut, pada APBD Perubahan 2016 ini diharapkan pemkab dapat menjelaskan anggaran belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS,  termasuk realisasinya sampai dengan posisi terakhir serta perkiraan sisa anggaran sampai dengan akhir tahun nanti," ujarnya.

Tidak hanya itu, adanya kenaikan anggaran pendapatan serta SILPA yang belum dianggarkan pada APBD induk, diharapkan juga dapat dilakukan efisiensi anggaran pada pada APBD Perubahan tersebut.

Dengan adanya efisiensi anggaran, diharapkan dapat mengurangi anggaran belanja pada kegiatan-kegiatan yang sudah pasti tidak terealisasi atau realisasinya sangat rendah.

"Langkah-langkah efisiensi tersebut akan menghasilkan sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk kegiatan lain yang lebih produktif," tegasnya.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua Fraksi Golkar Demokrat, Nanung Astoto. Menurutnya, adanya penurunan belanja pegawai tersebut apakah sudah melalui perhitungan yang cermat, mengingat belanja pegawai menyangkut penghasilan atau gaji pegawai.

Selain itu, Fraksi Golkar Demokrat juga mengapresiasi terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 41,89 miliar, dari target sebesar Rp 450,49 miliar pada APBD induk, menjadi Rp 492,39 miliar. Namun demikian, tetap harus dipantau untuk realisasinya.

Meski demikian, defisit Perubahan APBD sebesar Rp 437,46 miliar memang bakal ditutup dengan SILPA tahun anggaran 2015 yang jumlahnya cukup tinggi. 

Namun demikian, Bupati belum mengambil langkah atau melakukan kebijakan memanfaatkan dana SILPA BLUD untuk kepentingan pembangunan.