Intinya, Jangan Sampai Gaji PNS jadi Ngadat

Padahal pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD diamanatkan bahwa surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

"Oleh karena itu, kita butuh penjelasan eksekutif, agar nantinya penganggaran dapat lebih efektif dan efisien," tegasnya.

Ketua Fraksi PKS, Setya Arinugroho juga mengapresiasi kenaikan PAD tersebut. Hanya saja, hal tersebut masih perlu dikaji apakah kenaikan tersebut bisa ditingkatkan lebih besar lagi atau memang sudah pada angka yang optimal.

"Kita berharap pemkab berupaya melakukan peningkatan pendapatan sampai ke angka yang optimal, dan ini dapat dimulai dari meningkatkan target pendapatan. Target ini secara objektif hendaknya berdasarkan riset potensi daerah yang kredibel. Selain itu perlu kerja keras aparat pendapatan dan meningkatkan kerjasama optimal dengan pihak-pihak terkait," jelasnya. (bay/acd/sam/jpnn)