Investasi Asing Jangan Mendikte Kepentingan Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie merespons positif kunjungan Presiden Joko Widodo ke Uni Emirat Arab untuk menjemput investasi dan kerja sama di berbagai bidang lainnya. Indonesia, kata Ketua DPP Nasdem ini, memang terbuka kepada siapa pun, selama menguntungkan kedua belah pihak.
“Memang lebih bagus kalau kerja sama itu multinegara, artinya menunjukkan Indonesia terbuka kepada siapa pun,” kata Syarif, Minggu (12/1).
Dia mengatakan Indonesia memang membutuhkan banyak investasi yang masuk dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, ujar Syarif, jangan sampai investasi yang ditanamkan negara lain mendikte kepentingan nasional.
“Yang penting, tidak berkaitan dengan hal-hal politis terhadap kepentingan bangsa ini. Saya kira itu yang paling utama menjadi syarat, sehingga betul-betul pada soal investasi saja,” ujar sekretaris Fraksi Partai Nasdem di MPR itu.
Dia menilai, investasi yang datang dari negara-negara Arab, maupun Eropa, memberikan satu keuntungan dari sisi ketenagakerjaan. Menurut dia, langkah ini paling tidak dapat menghidupkan sektor ketenegakerjaan karena ada lapangan kerja yang terbuka, dan terjadi penyerapan tenaga kerja lokal.
“Tidak seperti investasi Tiongkok, kalau Tiongkok investasi sekalian membawa tenaga kerja mereka. Kalau negara Arab, mereka tidak membawa karena mereka juga kekurangan tenaga kerja. Ini berarti investasi itu lebih menguntungkan dibanding Tiongkok,” katanya.
Dalam menggaet investor asing, kata Syarif, lebih baik Presiden Jokowi tidak mensyaratkan negara-negara investor membawa atau mengikutsertakan tenaga kerja mereka. Langkah ini tidak hanya diterapkan kepada negara-negara Arab, tetapi juga kepada lainnya. “Karena kita bisa memberikan lapangan kerja baru terhadap rakyat kita sendiri,” ujar legislator Dapil Kalbar ini.
Hari ini Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk melakukan kerja sama di bidang investasi dan sejumlah bidang lainnya.
Dalam menggaet investor asing, lebih baik Presiden Jokowi tidak mensyaratkan negara-negara investor membawa atau mengikutsertakan tenaga kerja mereka.
- Reanda International Ungkap Peluang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- Mensesneg Prasetyo Hadi Melantik Mayjen TNI Ariyo jadi Kasetpres, Ini Pesannya
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia
- Hasto: Sosok Penentang Intervensi Jokowi Kini Terpilih di Pilkada Gunungkidul
- PDIP Keok di Kandang Sendiri karena Prabowo dan Jokowi
- Pilkada Dramatis: Paling Sial Rohidin Mersyah, Jakarta Bisa Berdarah-darah