Investasi Pembangkit Listrik Masih Tunggu Izin

jpnn.com - JAKARTA - Upaya untuk meningkatkan produksi listrik di tanah air terus digenjot. Salah satunya adalah dengan mengerek jumlah pembangkit listrik di Indonesia. Saat ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada sembilan calon investor pembangkit listrik yang telah menanti izin investasi.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, sejumlah investor yang berasal dari Jepang tersebut sudah menyatakan minat untuk berinvestasi. Pihaknya pun berharap investasi jangka panjang tersebut segera terealisasi untuk mengerek pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebab, di tengah perekonomian yang lesu, pemerintah investasi swasta diyakini sebagai pengatrol sumber pertumbuhan di samping investasi pemerintah dan konsumsi masyarakat.

"Kami sudah mendaftar investor yang masuk sejak uji coba layanan perizinan terpadu satu pintu pada 15 Januari 2015 lalu. Ternyata ada sembilan perusahaan pembangkit listrik Jepang yang tertarik menanamkan dananya di Indonesia. Akan segera kami proses dalam seminggu ini," ujarnya di BKPM Senin (26/1).

Sebagaimana diwartakan, dalam pemerintahan baru ini, salah satu tantangan terbesarnya adalah mengurai masalah kelistrikan. Tidak pelak, Presiden Joko Widodo pun menargetkan proyek pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW).

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menyatakan bahwa banyak pelaku industri mulai dari manufaktur hingga pariwisata di hampir setiap provinsi mengeluh soal krisis listrik. Defisit listrik ini diduga terjadi berkaitan dengan perizinan pembangkit listrik yang memakan waktu lama hingga bertahun-tahun. Sehingga, sistem perizinan ini harus dirombak agar investor di sektor ini terus tumbuh.

Franky menyatakan, meski kini sudah mulai terlihat gejala pertumbuhan investasi di pembangkit listrik, diharapkan iklim positif ini juga ditanggapi oleh investor di sektor lainnya. Misalnya di kalangan perusahaan pertambangan untuk membangun smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian. Menurutnya, hingga saat ini belum ada sama sekali perusahaan yang mengajukan izin untuk membangun pabrik intermediasi sumber daya alam ini.

"Sekarang memang untuk pengajuan smelter belum ada. Karena Kementerian ESDM masih fokus membangun pembangkit tenaga listrik. Namun kami harap segera mungkin ESDM bisa sosialisasi untuk izin smelter, agar investor energi dan mineral mendapat masukan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Joko Winarno menyampaikan, pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah untuk menggiatkan sektor kelistrikan. Apalagi, hal ini digabungkan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 100 persen hingga akhir 2019.