Investor Tambang Bersengketa Dengan Warga

“Kalai dimungkinkan, DPRD Kabupaten Banggai akan turun ke lokasi untuk mengetahui dan menyelidiki luas areal yang dipersengketan. Demikian pula luas areal pertambangan PT ANI dan PT Kumala akan diteliti supaya tidak menjadi tumpang tindih dengan lahan masyarakat,” katanya.

 

Jika DPRD Kabupaten Banggai telah menemukan bukti otentik, semua pihak yang terlibat akan dipertemukan dan diungkapkan secara detail siapa pemilik lahan yang sesungguhnya. Bila ada warga yang keberatan dan menolak diselesaikan di lembaga legislative, ada lembaga hokum yang lebih berhak menyelesaikannya.

 

“Kita Negara hokum, sehingga semua persoalan bisa diselesaikan dengan hokum. Tetapi, kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mengapa kita harus berurusan dengan persoalan hokum. Lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan dari pada melalui hokum,” katanya. (rd)